Moeflich Hasbullah: Antologi Pemikiran

Era Reformasi dan Godaan Disintegrasi

leave a comment »

Moeflich Hasbullah
(Presentasi dalam ‘Seminar Nasional tentang Agama dan Disintegrasi Bangsa,’
Forum Dialog Mahasiswa Sejarah Kebudayaan Islam IAIN se-Indonesia (FORDIMASI),
IAIN SGD, Bandung 25-26 April 2000).

a

Gerakan reformasi politik Indonesia yang telah menumbangkan kekuasaan Soeharto dirasakan sebagai kemenangan demokrasi atas “totalitarianisme” dan kemenangan besar rakyat Indonesia atas rezim despotik, koersif dan kesemuan pembangunan. Reformasi telah menggulirkan Indonesia memasuki babak baru sejarahnya yang penuh harapan akan masa depan: demokratis, kemakmuran yang merata, keadilan dan penegakkan supremasi hukum. Dua fenomena sosial politik penting yang harus dicatat mengikuti gerakan reformasi yang bergulir sejak tahun 1997: Pertama, munculnya political euphoria (eforia politik) dimana masyarakat merasakan seolah-seolah reformasi adalah momentum kebebasan yang tanpa batas. Dalam masa eforia, ekspresi sosial politik massa menjadi sangat emosional, tak terencana dan tak terprogram. Tetapi walaupun sangat emosional, bangsa Indonesia juga telah menunjukkan kebesarannya sebagai sebuah negara besar yaitu prestasi melewati pergantian kepemimpinan nasional yang relatif aman dan damai yang sebelumnya tak berpreseden.

Di satu sisi, secara psikologis, ekspresi itu sangat wajar tetapi di sisi lain menunjukkan kebelummatangan (premature) dan kebelumdewasaan (immature) akibat terlalu lama hidup dalam represi politik. Gejala eforia politik yang paling menonjol adalah misalnya kebebasan pers yang  jumlahnya melonjak puluhan kali lipat dan menikmati kebebasan “hampir tanpa batas” dan tidak mengindahkan nilai-nilai etis dan moral. Mislanya, bermunculannya media massa yang mengekspos seksualitas secara sangat vulgar (tabloid Pop, X-File, Popular) atau peristiwa foto Amien Rais yang digambarkan sebagai vampir yang haus darah padahal ia dikenal sebagai tokoh lokomotif reformasi yang berhasil menumbangkan kekuasan Orde Baru. Kemudian munculnya lebih dari seratus partai politik yang mendaftarkan diri untuk ikut pemilu 1999 dan menjadi 48 partai setelah diseleksi, serta demonstrasi-demostrasi anarkhis yang melabrak rambu-rambu hukum, common sense dan merugikan rakyat kecil “diatasnamakan” dan “diwakilinya.”

Kedua, reformasi juga telah membuka wacana ruang publik baru yang mendesakralisasikan isu-isu yang selama ini dianggap tabu untuk dibicarakan seperti amandemen UUD, mencabut peran sosial politik TNI (dwifungsi) dan menggusurnya dari DPR/MPR, perubahan asas partai politik, dekonstruksi negara kesatuan dengan membuka wacana negara federal dan tuntutan-tuntutan pemisahan, merdeka atau lepas dari negara kesatuan Republik Indonesia seperti terjadi pada kasus-kasus Timor Timur, Aceh, Riau, Irian Jaya dll yang telah memunculkan kekhawatiran akan munculnya disintegrasi bangsa.

Isu Disintegrasi sebagai Ekspresi Emosional

Apabila dicermati secara kritis, sesungguhnya isu disintegrasi muncul bukan genuine atau sejatinya aspirasi masyarakat dan bangsa Indonesia. Bila disintegrasi adalah aspirasi sejati masyarakat Indonesia, maka, hemat penulis, ia akan berarti: Pertama, pengkhianatan atas perjuangan para pahlawan, the founding fathers dan penggagas berdirinya negara Republik Indonesia yang telah merebutnya dengan jiwa, raga dan darah jutaan rakyat Indonesia yang telah berjuang untuk kemerdekaan. Kedua, akan merupakan “break,” “prek,” atau diskontinuitas generasi sekarang dengan sejarah Indonesia yang penuh dengan heroisme, pengorbanan dan penderitaan. Ketiga, akan merupakan pembubaran sebuah bangsa besar dan pembubaran sebuah bangsa Muslim terbesar di dunia dengan penganutnya sekitar 200 juta jiwa.

Karena kesadaran ini melekat betul dan terinternalisasi secara mendalam dalam sanubari rakyat Indonesia, maka isu disintegrasi telah berkembang hanya sebagai isu semu yang tak mungkin diwujudkan (terutama oleh umat Islam) atau dengan kata lain, isu itu hanya sebagai ungkapan emosional sekejap dari kekecewaan lokal (local discontent) karena kekesalan atas persoalan-persoalan politik, sosial, budaya dan ekonomi. Bukti kuat bahwa isu disintegrasi hanya ekspresi emosional belaka, ia hanya muncul sebentar dan kini mulai menghilang dan tidak aktual lagi.

Disintegrasi sebagai Fenomena Sosial Budaya

Mengapa isu disintegrasi muncul? Runtuhnya Orde Baru telah membuka secara telanjang kepada kita kebobrokan-kebobrokan rezim Soeharto dalam masalah-masalah politik, hukum, budaya dan terutama ekonomi. Rezim ini telah menyisakan di akhir kekuasaannya –selain jasa-jasanya dalam pembangunan– daftar-daftar kasus tentang pembunuhan rakyat, pelanggaran HAM, pemerkosaan hukum, pengkerdilan budaya, pembusukan moral dan pemerasan serta ketidakadilan ekonomi.

Pemerasan serta ketidakadilan ekonomi akibat sistem sentralisasi telah diderita banyak daerah selama puluhan tahun. Sumber daya alam yang dikeruk berlimpah ruah ke pusat sangat tidak seimbang dengan kemakmuran yang dikembalikan ke daerah-daerah di Indonesia seperti dialami Aceh, Riau dan Irian. Psikologi ketidakadilan dan eksploitasi ini telah membuat rakyat di banyak propinsi sangat kecewa, frustasi, dendam bahkan seperti dialami Aceh apriori dengan pemerintahan pusat. Inilah local discontent yang lebih mendorong isu-isu memisahkan diri atau disintegrasi muncul kepermukaan. Tetapi ketika hal itu disadari akan merugikan daerah sendiri bila berpisah dari Indonesia, isu itu pun menyusut kembali: rakyat Aceh mengurunkan niatnya berpisah dengan Indonesia dengan mendeklarasikan kembali kesetiaannya kepada Negara Kesatuan RI, masyarakat daerah Riau yang dikenal sebagai “Bruneinya Indonesia” akhirnya hanya menuntut propinsi tersendiri, dan daerah-daerah lain menuntut otonomi ekonomi seluas-luasnya.

Akhirnya, teori Erich Fromm tentang The Roots of Violence (1999) sangat relevan menjelaskan fenomena disintegrasi di Indonesia. Menurut Fromm, setiap masyarakat memiliki natur, energi dan potensi untuk tumbuh dan berkembang secara wajar ke arah kemajuan dan masa depan yang lebih baik. Ketika natur dan energi-energi tersebut ditekan, tertekan atau disumbat oleh struktur politik, hegemoni kekuasaan, rekayasa budaya atau ketidakadilan ekonomi, maka energi tersebut akan merubah wujud menjadi energi destruktif yang dahsyat yang akan memicu kekerasan-kekerasan sosial, perlawanan-perlawanan politik, kerusuhan yang tak terkendali atau gerakan-gerakan separatis yang akan menghancurkan ikatan-ikatan komunal seperti masyarakat, bangsa dan negara. Selama kurun Orde Baru, energi-energi tumbuh dan berkembangnya masyarakat Indonesia  tidak menemukan salurannya yang wajar dan normal. Kekuasaan Orde Baru mengkristal selama berpuluh tahun hampir tanpa perlawanan-perlawanan berarti. Energi tersebut kemudian berevolusi, menggelinding menjadi bola salju, berdetak menjadi bom waktu, dan akhirnya menemukan momentumnya pada gerakan reformasi untuk meledak dan menjadi gerakan massa yang tak terkendali yang hampir menenggelam karamkan perahu bermerk Indonesia.

Wallahu a’lam bishawab!![]

Written by Moeflich

30/12/2010 at 2:39 pm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: