Moeflich Hasbullah: Antologi Pemikiran

Gerakan Syari’at Islam di Garut: Demokrasi Meluas, Syari’at Menyempit

with one comment

Moeflich Hasbullah
KHAZANAH, Jurnal Ilmu Agama Islam,
Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati,
Vol. 3 No. 10, Juli – Desember 2006.

a

Gerakan reformasi politik yang telah menumbangkan pemerintahan Orde Baru Soeharto dari panggung kekuasaannya tahun 1998, telah melahirkan ‘ledakan emosi massa tak terkendali’ yang muncul dalam berbagai luapan eforia. Ledakan itu terjadi dalam masa transisi pemerintahan dari sistem represif-otoriter ke demokratis antara tahun 1998 sampai akhir 2002. Selama Orde Baru, kemerdekaan berekspresi, beragama dan berbeda pendapat yang alami terkungkung dalam angkuhnya jargon-jargon ‘bhineka tunggal ika,’ ‘stabilitas nasional,’ ‘pembangunan ekonomi,’ ‘pancasila,’ ‘dwi fungsi ABRI,‘ dan sejenisnya. Begitu Orde Baru runtuh, ledakan massa meledak tak terkendali dalam ruang publik jagat nusantara. Ledakan sosial itu meletus dalam deretan peristiwa: kerusuhan etnis antara suku Dayak dan Madura di Kalimantan; Konflik atas nama agama yang berkepanjangan di Ambon dan Poso; Pembantaian massal di Situbondo; Penjarahan pusat-pusat kapitalisme (kerusuhan Mei di Jakarta) sebagai akibat dari ketimpangan kebijakan pemerintah di bidang ekonomi; Kekecewaan lokal terhadap pemerintah pusat (Aceh, Riau, Tasikmalaya, Papua) dan sebagainya. Masa transisi yang meresahkan tersebut relatif mereda sampai akhir tahun 2002, dan sejak itu, walaupun belum sepenuhnya pulih, kondisi berangsur-angsur kembali ke situasi normal.

Setelah rentetan peristiwa itu berlalu, muncullah harapan-harapan baru rakyat Indonesia di seluruh penjuru negeri: demokratisasi politik, perbaikan ekonomi, pemberantasan korupsi, kebebasan pers, supremasi hukum dan keadilan sosial, otonomi daerah dan seterusnya. Bagi sebagian kalangan Islam yang disebut komunitas Islam politik (political Islam) yang berbasis ideologi Islam, gerakan reformasi dan jatuhnya rezim Soeharto seperti membangkitkan kenangan memori kolektif mereka yang sudah lama terkuburkan: Negara Islam, Piagam Jakarta atau pemberlakuan syari’at Islam dalam komunitas Muslim. Gerakan ‘Islam politik’ yang memperjuangkan tegaknya syari’at Islam itu muncul dari tingkat politik negara hingga politik lokal seperti yang terjadi di beberapa daerah termasuk Kabupaten Garut.

Gerakan Penerapan Syari’at Islam

Mengapa muncul kembali arus idealisasi syariah dalam jagat politik negeri ini? Jawabannya tentu saja adalah sebagai “konsekuensi dari penemuan kembali kebebasan ruang publik, yang memungkinkan pemberontakan gagasan-gagasan yang ‘terpinggirkan’ (subaltern). Di dalam ruang publik yang demokratis, orang bisa memperjuangkan gagasan atau ideologi apa saja sepanjang dilalui tanpa jalur kekerasan.”  Tetapi, “penemuan kembali kebebasan ruang publik” ini hanya sebagai medan ekspresi. Energi yang mendorong masuk ke dalam ruang publik itu sendiri adalah persoalan lain, yaitu rasa frustrasi masyarakat atas berbagai persoalan sosial politik ekonomi yang menggumpal dan tak menemukan penyelesaiannya selama kurun Orde Baru. Fenomena psikologis massa itulah yang terlihat di balik deklarasi penerapan Syari’at Islam di Garut.

Pemberlakuan Syari’at Islam itu dideklarasikan tanggal 1 Muharram 1423H atau 15 Maret 2002 bertempat di Lapangan Oto Iskandar Dinata dihadiri oleh umat ribuan umat Islam. Munculnya semangat menerapkan Syari’at Islam di Garut dipastikan merupakan imbas atau pengaruh dari beberapa daerah yang sudah lebih dulu menyatakan dan sedang memperjuangkan berlakunya Syari’at Islam seperti Aceh, Sulawesi Selatan, Cianjur, Banten dan lainnya.  Naskah deklarasi ditandantangani oleh Bupati Garut Drs. H. Dede Satibi, Ketua DPRD Drs. Mahyar Swara, SH, dan semua fraksi DPRD yaitu fraksi-fraksi Golongan Karya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Fraksi Gabungan, TNI, Partai Kesatuan Bangsa (PKB) dan PKP, serta Koordinator KPSI, KH. Endang Yusuf Djunaedi. Dengan kata lain, unsur-unsur legislatif dan eksekutif menyapakati deklarasi. Kemudian, dalam berita acara serah terima, selain Bupati, Ketua DPRD dan koordinator KPSI, terdapat enam orang saksi yang turut menandatangani yaitu Ahmad Sumargono (PBB), Drs. H. Djohan Jauhari (Praktisi Hukum), Habib Muhammad Rizieq (Front Pembela Islam), Habib Idrus H. Alatas, KH. Muhammad Qudsi (Wakil Ketua PPP Jawa Barat) dan Drs. KH. Asep Saefuddin Musaddad (Ketua FPI Jawa Barat).

Deklarasi Pembentukan LP3SyI

Berdasarkan teks yang dibacakan tanggal 1 Muharram 1423/15 Maret 2002, penerapan Syariat Islam di Kabupaten Garut bukan diberlakukannya hukum atau syari’at Islam sejak dideklarasikan, melainkan deklarasi penerapan Syari’at Islam melalui pembentukan Lembaga Pengkajian Penegakkan dan Penerapan Syari’at Islam (LP3SyI). Jadi sifatnya tidak langsung. Untuk menuju penerapan Syari’at Islam, dibentuk terlebih dahulu sebuah lembaga yang akan memproses cita-cita itu. Para penggagas menyadari betul bahwa penerapan syari’at atau hukum Islam tidak bisa langsung tapi memerlukan kesiapan, proses, kajian yang mendalam, sosialisasi dan sebagainya. Disepakatinya pembentukan LP3SyI ini merupakan hasil tawar-menawar (bargaining) antara desakan para penggagas dengan pihak penyelenggara pemerintahan Garut. Lembaga ini bertangggung jawab memproses pelaksanaan penerapan Syari’at Islam. Melalui lembaga ini, potensi umat Islam Garut untuk menerapkan syari’at Islam dikaji kemungkinan-kemungkinannya, langkah-langkahnya, prioritasnya, hambatan-hambatannya dan seterusnya.

Tujuan, Sasaran, Tahapan dan Aspek-Aspek Pelaksanaan Syari’at Islam

Dalam Format Dasar Pelaksanaan Syari’at Islam, dokumen enam halaman yang dikeluarkan pada bulan Februari 2002/Dzulqaidah1422H, dicantumkan Dasar Hukum, Tujuan dan Fungsi, Aspek-aspek Pelaksanaan Syari’at Islam  serta Tahapan Pelaksanaan dan Skala Prioritas. Dasar Hukum terdiri dari tiga hal:

(1) Al-Qur’anul Karim dan Assunah Rasul,
(2) Aqwalu Fuqaha, dan
(3) Lembar Pengesahan dan Kesepakatan 23 Syawal 1422 H (7 Januari 2002) antara KPSI atas nama masyarakat Kabupaten Garut serta seluruh jajaran Pemerintahan Kabupaten Garut (Legislatif dan Eksekutif).

Dalam Tujuan dan Fungsi terdapat format dan pola dasar pelaksanaan Syari’at Islam yang bertujuan:
A.  Mewujudkan Visi Garut yaitu “Garut Pangirutan Tata Tengtrem Kerta  Raharja menuju Ridha Allah.”
B.  Mewujudkan visi ke depan yang ingin dicapai dalam masa  relatif singkat yaitu masyarakat aman tentram yang islami (Garut Kota Santri).
C.  Misi yang perlu dilaksanakan antara lain:

  1. Peningkatan sumber daya manusia yang berakhlakul karimah.
  2. Meningkatkan aktifitas dakwah (pendidikan, penyuluhan dan pengkaderan).
  3. Penggalian sumber daya alam sebagai wujud syukur nikmat kepada Allah.
  4. Pemberdayaan ekonomi melalui Konsep  Ekonomi Islam.
  5. Penataan manajemen pemerintahan dengan paradigma islami sehingga terwujud pemerintahan Kabupaten Garut yang bersih, berwibawa, dan islami.
  6. Mengkaji dan mengembangkan konsep-konsep islami yang bertahap dan berkelanjutan.

Tentang Kewajiban dan Sasaran Pelaksanaan Syari’at Islam terdapat lima poin:

  1. Setiap pemeluk agama Islam wajib menta’ati, mengamalkan dan melaksanakan syari’at Islam secara kaffah dalam kehidupan sehari-hari dengan tertib dan sempurna.
  2. Kewajiban menta’ati dan mengamalkan syari’at Islam sebagaimana dimaksud di atas dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari melalui diri pribadi, keluarga, kantor-kantor, masyarakat dan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
  3. Institusi masyarakat Muslim dan pemerintahan daerah berkewajiban memajukan keteladanan, mengembangkan dan membina serta mengawasi pelaksanaan syari’at Islam dengan sebaik-baiknya.
  4. Setiap orang atau badan hukum yang berdomisili di Kabupaten Garut wajib menghormati pelaksanaan Syari’at Islam serta menjaga dan menta’ati nilai-nilai kelayakan dan kesopanan dalam ergaulan hidup.
  5. Keberadaan agama lain tetap diakui dan pemeluknya dijamin dapat melaksanakan/menjalankan ibadah agamanya, serta siapapun yang berkunjung dan atau singgah di Garut, wajib menghormati pelaksanaan Syari’at Islam di Garut.

Aspek-aspek yang akan menjadi wilayah penerapan Syari’at Islam akan meliputi bidang-bidang (1) Ubudiyyah, yaitu aqidah, ibadah dan akhlak, (2) Mu’amalah, yaitu pendidikan, dakwah, ekonomi dan amar ma’ruf nahyi munkar, (3) Ahwalusyahsiyyah, yaitu mabarot, munakahat dan mawaris, (4) Siasah Syar’iyyah, meliputi kemasyarakatan, jinayat dan siasah. Wilayah berikutnya setelah keempat ini akan dikaji dan dikembangkan lebih lanjut oleh Dewan Syari’at.

Pedoman Dasar, Kode Etik dan Program Kerja

Tujuh bulan kemudian setelah deklarasi, yaitu tanggal 11 Oktober 2002 (4 Sya’ban 1423H), pertemuan LP3SyI menghasilkan tiga buah dokumen yaitu Pedoman Dasar, Kode Etik dan Program Kerja LP3SyI Kabupaten Garut, yang dikerjakan oleh 13 orang tim perumus. Naskah Pedoman Dasar berisi pembukaan dan isi yang terdiri dari IX Bab. Teks naskah deklarasi yang dibacakan tanggal 1 Muharram diletakkan sebagai pembukaan Pedoman Dasar tersebut. Dalam Bab III Pedoman Dasar tentang Tujuan, Tugas dan Wewenang, dijelaskan tujuan menerapkan syari’at Islam di Garut:

  1. Mewujudkan Visi Garut yaitu “Garut Pengirutan yang Tata Tengtrem Kerta Raharja” menuju Ridha Allah.
  2. Meyakinkan dan mewajibkan umat Islam untuk melaksanakan syari’at Islam secara kaffah. Tentang tugas dijelaskan bahwa tugas LP3SyI ini adalah
  3. Mengkaji dan mengembangkan konsep-konsep Islam dengan pendekatan “Bil hikmah wal Maudhatil Hasanah,”
  4. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berakhlakul karimah, Marhamah dan Uswatun Hasanah,
  5. Mengelola Sumber Daya Alam sebagai Wujud Syukur atas ni’mat Allah Swt,
  6. Menata secara proporsional manajemen pemerintahan dengan paradigma Islam.

Dalam Kode Etik dijelaskan landasan moral dan etika yang dipegang oleh lembaga ini. Usaha penerapan syari’at Islam itu sendiri diletakkan dalam prinsip amar ma’ruf nahyi munkar. Prinsip amar ma’ruf nahyi munkar ini diperjuangkan melalui prinsip-prinsip kemerdekaan, independensi, empati, uswatun hasanah, hikmah dan mau’idzah hasanah yang didasarkan atas ayat-ayat Al-Qur’an. Kemerdekaan adalah yaitu perwujudan dari ketauhidan yang total sebagai sikap dasar yaitu bahwa satu-satunya yang mempunyai kekuasaan atas manusia hanyalah Allah SWT; Independensi adalah konsekuensi dan implikasi dari fitrah kekhalifahan yang disandang setiap pribadi dan dipertanggungjawabkan dihadapan Allah SWT; Empati yaitu kepedulian terhadap realitas hidup umat, merupakan keharusan dari prinsip kekhalifahan manusia yang menyerukan kebenaran ilahiyah; Uswatun Hasanah yaitu amar makruf akan bermakna jika diwujudkan dalam kehidupan nyata, sebaliknya akan tanpa makna jika sekadar sebagai pengetahuan; Hikmah maksudnya lembaga LP3SyI melakukan perannya dengan hikmah dan mengoptimalkan segala sarana dan prasarana termasuk ilmu pengetahaun; Mau’idzoh hasanah yaitu prinsip penyampaian kebenaran ilahiyah dengan cara dialogis dan saling pengertian. Dalam memegang keenam prinsip tersebut dan menjalankan aktifitasnya, LP3SyI memiliki sepuluh kode etik sebagai berikut: (1) Berpedoman kepada Qur’an dan Sunnah, (2) Menjadi teladan dan pengayom bagi umat dan masyarakat, (3) Menjadi hamba Allah yang rabbani, (4) Ikhlas dalam pengabdian, (5) Selalu menjaga tatakrama dan akhlakn Islam, (6) Tawadhu, (7) Berwawasan luas, (8) Bersikap adil, sabar dan istiqamah, (9) Disiplin waktu dan selalu menepati janji, (10) Bersikap Asyida’u alal kufar ruhama’u bainahum.

Program kerja LP3SyI dibagi ke dalam lima komisi: Komisi Sosialisasi dan Informasi Syari’at Islam; Komisi Pengkajian dan Analisis Syari’at Islam; Komisi Penegakkan dan Penerapan Syari’at Islam; Komisi Partisipasi Perempuan Muslim dan Komisi Advokasi. Masing-masing komisi memiliki bidang dan program yang sama berupa penyebarluasan informasi tentang LP3SyI dan sosialisasi syari’at Islam seperti ubudiyah (ketauhidan, akhlak, ibadah, fiqhunnisa), muamalah (pendidikan, amar ma’ruf nahi munkar, perekonomian dan perspektif gender dalam Islam), ahwalusyahsiah (keadilan sosial, munakahat dan mawaris), dan siyasah syar’iyah (peranata sosial dan hukum, politik).  Berikut ini adalah program dan rencana kegiatan LP3SyI secara keseluruhan, yang pelaksanaannya dibagi-bagi menurut tanggung jawab komisinya masing-masing:

•    Sosialisasi dan dakwah
•    Workshop formalisasi syari’at Islam
•    Meningkatkan pengkajian dan peribadatan perempuan
•    Penelitian terhadap masalah sosial dan kemasyarakatan
•    Desiminasi dan upaya penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan
•    Himbauan terhadap masyarakat
•    Meningkatkan sarana dan prasarana ibadah
•    Meningkatkan partisipasi ibadah mahdhah
•    Meningkatkan tali silaturahmi dan kerjasama umat
•    Memotivasi peningkatan pengetahuan dan wawasan agama dan darigama
•    Sosialisasi dan dakwah pembentukan keluarga sakinah, mawddah warohmah
•    Sosialisasi dan dakwah pelaksanaan syari’at Islam secara kaffah
•    Berpartisipasi dalam segala bentuk kemunkaran
•    Sosialisasi dan himbauan secara persuasif mengenai upaya-upaya syari’at Islam dalam hal:

  1. Melaksanakan sewa-menyewa (ijarah)
  2. Mengfungsikan perbankan (syari’ah)
  3. Melaksanakan jual beli (al-buyu’)
  4. Menyelesaikan utang piutang (hiwalah)
  5. Memberikan pinjaman (a’riah)
  6. Mengatur barang temuan (luqathah)
  7. Mengatur kerjasama (syirkah) dalam muamalah
  8. Memberikan label terhadap makanan (ath’imah) yang halal
  9. Mengatur kerjasama kemitraan dalam perdagangan (mudharabah)

•     Workshop gender dalam perspektif Islam
•    Advokasi masalah gender
•    Pendirian lembaga penanggulangan masalah gender dan keluarga
•    Mengkaji keadilan gender secara proporsionil Islami
•    Meningkatkan bentuan dan pelayanan sosial terhadap kaum dhu’afa
•    Meningkatkan tanggung jawab sosial, terhadap diri, keluarga, masyarakat, bangsa, umat dan generasi penerus
•    Memahami UU No. 7/89 tentang Peradilan Agama & Inpres No. 1/90 tentang kompilasi hukum Islam
•    Menerapkan kompilasi hukum Islam bagi masyarakat Muslim
•    Optimalisasi penerapan Inpres No. 1/90
•    Meningkatkan ukhuwah Islamiyah
•    Meningkatkan pendidikan baik formal, informal maupun non-formal bagi umat Islam
•    Sosialisasi prinsip-prinsip siasah syar’iah
•    Mendukung pengusulan hukum pidana Islam kepada pemerintah pusat
•    Merealisasikan fatwa ulama tentang syariat Islam di daerah
•    Mengusulkan pada pemerintah pusat  dan DPR agar penyusunan KUHP baru bernuansa Indonesia dan Islami
•    Mendukung pelaksaaan Good Governance
•    Melayani konsultasi dan bantuan hukum serta pembelaan bagi individu dan keluarga Muslim, organisasi sosial dan masyarakat Muslim.

Konflik Internal Menjelang Deklarasi dan Perjalanan LP3SyI

Deklarasi Syari’at Islam di Garut dilatarbelakangi oleh adanya dua lapisan sosial masyarakat Islam yang saling berebut pengaruh, yaitu kelompok senior atau elit lokal (golongan tua) dan kelompok aktifis muda.  Kelompok elit terdiri dari tokoh-tokoh Islam senior yang berada di bawah pengaruh KH. Abdul Halim, Lc. putra kiayi besar kelahiran Garut yaitu Prof. KH. Anwar Musaddad. Abdul Halim (sering disebut dengan Kiayi Cecep) dekat dengan eksponen angkatan 66 dan tokoh-tokoh tua segenerasinya. Pengaruh besar ayahnya dan pendidikan keislamannya dari Madinah membentuk kharismanya sendiri sehingga tokoh-tokoh tua di Garut praktis berada dalam pengaruh Abdul Halim. Ia dan kawan-kawannya mendirikan BKPUI (Badan Koordinasi Persatuan Umat Islam) Garut yang dimaksudkan menyatukan kelompok-kelompok Islam yang ada seperti NU, Muhammadiyah, Persis, PII, HMI, Syarikat Islam dan lain-lain.

Konon, salah satu hasilnya adalah menggolkan Drs. H. Dede Satibi sebagai Bupati Garut Periode 2000 – 2004 sebagai calon dari golongan Islam. Para pendiri BKPUI kemudian mendirikan Dewan Imamah  yang dipimpin oleh KH. Abdul Halim sendiri. Dewan Imamah ini, seperti BKPUI, berfungsi hanya sebagai badan koordinasi dan silaturrahmi para pemimpin kelompok-kelompok Islam (ormas, parpol, dan komunitas lain) untuk menyatukan umat Islam di Garut. Dewan yang didirikan tahun 2001 ini adalah representasi kelompok senior yang dianggap sebagai kekuatan real politik Islam yang bisa mempengaruhi kebijakan Pemda. Salah satu manfaat dibentuknya Dewan Imamah ini, menurut Giom Suwarsono,  salah seorang pencetusnya, adalah berhasil membendung kerusuhan, seperti bentrok fisik antara NU dan Muhammadiyah di Yogyakarta tidak berimbas ke Garut karena para tokoh Islam cepat berkumpul untuk mengantisipasi pengaruhnya. Ide dan pembicaraan tentang penerapan Syari’at Islam di Garut sudah terbersit dalam pikiran kelompok senior ini hanya belum menjadi agenda resmi karena masih belum jelas dan belum terpikirkan bagaimana bentuknya.

Pada lapisan kedua dibawahnya, ada sekelompok muda Islam yang merupakan aktifis HMI, PII, FPI, Persis, Pemuda Muhammadiyah dan lainnya. Mereka melihat kelompok tua yang tergabung dalam Dewan Imamah ini sering lambat merespon beberapa persoalan umat yang muncul di Garut. Ketika muncul kasus demonstrasi menuntut dicabutnya Perda No. 6 Tahun 2000 tentang perjudian dan prostitusi oleh kelompok sekuler di Universitas Garut (UNIGA), kelompok muda Islam merespon dengan sepakat mengajukan tuntutan penerapan Syari’at Islam di Garut. Kemudian mereka membentuk wadah dengan nama Komite Penegakan Syari’at Islam (KPSI). KPSI terdiri dari gabungan organisasi-organisasi Islam yang ada di Garut yang diwakili oleh tokoh-tokoh mudanya. Melalui sebuah aksi demonstrasi mendesak DPRD Tk. II Kabupaten Garut mereka menuntut pelaksanaan Syari’at Islam. Lewat sebuah dialog yang alot — sekitar lima jam– dengan pihak Pemda, DPRD dan partai-partai politik, Pemda dan DPRD akhirnya menyetujui bahkan mendukung usaha pemberlakuan Syari’at Islam. Merasa langkahnya didahului, kelompok Dewan Imamah pada awalnya kurang mendukung tuntutan tersebut. Sebagian organisasi kepemudaan dan ormas-ormas yang ada juga belum mendukung. Merasa belum mendapat dukungan yang luas, KPSI kemudian terus melakukan lobi-lobi dan penekanan yang intensif. Hasilnya, disepakati pembentukan sebuah lembaga baru pada tanggal 18 Februari 2002 bernama Lembaga Pengkajian, Penegakkan dan Penerapan Syari’at Islam (LP3SyI) sebagai lembaga kajian dan sosialiasi Syari’at Islam. Lembaga baru ini beranggotakan hampir semua unsur dan golongan masyarakat yaitu ulama 27 orang, komponen umat Islam 20 orang, birokrat/pemerintah 18 orang, pakar praktisi hukum 8 orang, elit Muslim non-ulama 16 orang dan unsur wanita 5 orang. Melihat ragam keanggotaannya, LP3SyI merupakan lembaga yang dibentuk sebagai wadah musyawarah atau kompromi antara jajaran pemerintah, kelompok Islam, tokoh-tokoh masyarakat dan berbagai unsur lainnya untuk mencari jalan keluar dari desakan dan tuntutan pemberlakuan Syari’at Islam.

Lembaga LP3SyI ini disepakati diketuai oleh ketua umum MUI Kabupaten Garut. Jadi, Koordinator LP3SyI adalah ketua MUI ex-officio yaitu  Kiayi Cecep Abdul Halim. Dalam perjalannya, posisi koordinator ex-offico ini menjadi problem tersendiri. Kiayi Cecep sebelumnya adalah figur yang mengetuai berbagai jabatan: Ketua Dewan Imamah, Ketua MUI, Ketua Perguruan Tinggi Musaddadiyah, Ketua BAZIS dan kemudian ditambah Koordinator LP3SyI. Berbagai jabatan ketua ditangannya ini, dalam pandangan tokoh-tokoh Islam Garut, membuat langkahnya tidak efektif dan organisasi-organisasi tersebut mandeg serta tidak berjalan. Demikian juga jabatannya sebagai Koordinator LP3SyI. Setelah dua tahun proklamasi, LP3SyI praktis belum melakukan gerakan apa-apa. Bidang-bidang yang telah dibentuk di bawah koordinator, selam dua tahun, tidak berfungsi secara siginifikan. Yang menarik, rupanya kharisma kiayi ini mengalahkan semua ketidakpuasan tokoh-tokoh yang ada termasuk para pencetus gerakan Syari’at Islam. Walaupun LP3SyI tidak berjalan, tidak seorangpun yang berani angkat bicara mempersoalkan posisinya. Umumnya, tokoh-tokoh Islam hanya berbicara dibelakang. Kalaupun aspirasi kekecewaan ini sampai kepada Abdul Halim tidak sampai menggeser posisinya.

Stagnasi lembaga ini tampaknya dipengaruhi beberapa faktor. Pertama, kekecewaan Abdul Halim bahwa deklarasi penerapan Syari’at Islam bukan merupakan hasil gerakan kelompok tuanya menjadi ganjalan psikologis tersendiri baginya. Abdul Halim memanfaatkan kekecewaannya itu untuk tidak bersemangat dan sungguh-sungguh memproses penerapan Syari’at Islam. Kedua, keragaman latar belakang pengurus LP3SyI dengan berbagai kepentingannya membuat lembaga ini tidak berjalan sesuai harapan. Ketiga, karena memang ketiadaan konsep dan kebingungan langkah bagaimana ide penerapan syari’at Islam tersebut harus realisasikan. Buktinya, dana yang disediakan oleh Bupati sebesar 100 juta pertahun tidak dipakai. Pada dua tahun pertama sejak disetujui oleh Pemda Garut, dana itu hangus karena ketiadaan program yang diajukan oleh LP3SyI. Tahun ketiga (2004) dana itu baru akan dimanfaatkan melalui ajuan program-program simbolisasi. Tapi juga tampak sekali kecenderungan kuat pertimbangan pengajuan program itu lebih oleh fikiran bahwa dana akan habis lagi kalau tidak dipakai.

Melihat lambannya gerakan LP3Syi ini dan tidak produktif Abdul Halim sebagai koordinatornya tampaknya membenarkan kecurigaan para anggota KPSI sejak awal bahwa pembentukan LP3SyI ini sebagai jalan kompromi, lembaga musyawarah untuk mencari jalan keluar antara mereka yang mendesak pelaksanaan syari’at dengan yang kontra. Setelah dua tahun berjalan, semangat kelompok penggagasnya memang masih tampak terpelihara, tetapi kegiatan yang mampu mereka lakukan sejauh ini hanya rapat dan pertemuan. Tema-tema pertemuan pun tidak ada yang menyentuh pembahasan tentang hal-hal yang lebih substansial seperti keadilan sosial, kedilan hukum, kesejahteraan ekonomi, penanganan korupsi dan lain-lain. Tetapi lebih pada rencana penerapan simbol-simbol sebagai bagian dari sosialisasi seperti pemakaian busana muslimah di sekolah-sekolah umum, pemasangan rambu-rambu peringatan, pemasangan kaligrafi di berbagai sudut kota yang menyiratkan nuansa Islam serta himbauan memakai busana muslimah bagi para karyawati di kantor-kantor, pemberlakuan shalat berjamaah dan pembudayaan ucapan salam.

Pro Kontra Formalisasi Islam

Deklarasi sebagai wujud formalisasi Syari’at Islam ini tentu tak lepas dari sikap pro dan kontra di kalangan masyarakat Islam Garut sendiri. Kelompok pendukung adalah mayoritas.  Mereka adalah para tokoh yang berafiliasi ke MUI, tokoh-tokoh Muhammadiyah, Persis, kiayi pesantren, mantan aktifis Pelajar Islam Indonesia (PII), Front Pembela Islam (FPI) Garut, Dewan Imamah, HMI, PSII/SI, pengelola sekolah tinggi Musaddadiyah  dan lain-lain. Dukungan tersebut tidak atas nama organisasi, melainkan sebagai sikap pribadi/individu. Sementara itu, kelompok yang tidak mendukung sebagian dari pihak birokrasi,  kelompok NU Gus Dur,  Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), tokoh independen dan kelompok minoritas.

Kelompok pendukung menyandarkan aspirasi dan argumen mereka pada beberapa landasan. Pertama adalah demokrasi. Demokrasi memungkinkan untuk memperjuangkan pemberlakuan Syari’at Islam karena demokrasi merupakan sebuah ruang publik yang bercirikan kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat. Penggunaan jargon demokrasi ini menemukan legitimasi dan penguatannya bahwa pemberlakuan Syari’at Islam merupakan aspirasi mayoritas yaitu umat Islam Garut. Demokrasi menekankan suara mayoritas. Ketika aspirasi Syari’at Islam dihubungkan dengan demokrasi, hampir semua pendukung menyatakan hal itu sebagai perwujudan dan ekspresi berdemokrasi. Bahkan sebagian mereka menantang agar pemerintah mewujudkan demokrasi secara konsisten. Para penentang aspirasi penegakkan Syari’at Islam, di mata mereka, adalah orang-orang yang tidak mengerti hakikat demokrasi.

Kedua, jaminan konstitusi nasional. Para inisiator dan perintis gerakan Syari’at Islam di Garut menyandarkan perjuangan pemberlakuan Syari’at Islam pada Pasal 29 ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap pemeluk agama dijamin melaksanakan ajaran agamanya menurut faham dan kepercayaannya masing-masing. Melaksanakan ajaran Islam secara konsekuen, dengan demikian, dijamin negara. Melaksanakan ajaran Islam bagi Muslim berarti melaksanakan Syari’at Islam. Maka, pemerintah wajib mendukung ide Syari’at Islam. Tidak perlu ada yang ditakuti dan dipersoalkan, apalagi Syari’at Islam diterapkan hanya bagi kalangan Muslim. Kemudian seperti dijelaskan seorang praktisi hukum, sebenarnya Syari’at Islam sudah dilaksanakan dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Dalam Islam dikenal ahkamul ibadah (ibadah sehari-hari), ahkamul munakahah (hukum keluarga dan perkawinan — UU Perkawinan Tahun 1974), ahkamul muamalah, dan ahkamul madaniyah. Selain itu, untuk ahkamul mawaris sekarang sudah ada UU Th. 78. Pembagian waris sekarang diatur secara Islam oleh UU Peradilan Agama. Jadi, Syari’at Islam sebenarnya sudah banyak yang dilaksanakan dalam kehidupan umat Islam sehingga tidak ada alasan bagi pemerintah untuk menghalangi. Deklarasi Syari’at Islam hanya kelengkapan untuk melaksanakan aspek-aspek lain yang belum dilaksanakan.  Masih berkenaan dengan jaminan konstitusi, pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa negara Republik Indonesia berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Seorang praktisi hukum yang mantan aktifis PII, pengurus Golkar dan Ketua Kosgoro, mengutip ucapan pakar hukum Bismar Siregar yang menyatakan bahwa persepsi Ketuhanan Yang Maha Esa dalam pandangan umat Islam adalah Allah SWT. Konsekuensi logisnya, bila terdapat produk perundang-undangan yang bertentangan dengan ajaran dan perintah Tuhan Yang Maha Esa atau dengan hukum Tuhan (Allah), maka produk itu batal demi hukum.

Ketiga, Syari’at Islam diharapkan sebagai jawaban atas kemandulan hukum sekuler (hukum positif atau hukum nasional) dalam pemberantasan KKN, mewujudkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dan menegakkan keadilan sosial di Indonesia. Sebagian kalangan Muslim, sudah kehilangan kepercayaan dan harapannya pada hukum nasional akan mampu memecahkan masalah-masalah hukum, keadilan dan menciptakan moral serta akhlak bangsa. Bagi mereka, kejahatan, korupsi, kemaksiatan, pelacuran, penyelewengan jabatan dan kekuasaan, narkoba, perjudian dan lainnya dirasakan tidak pernah surut seiring dengan perkembangan zaman bahkan semakin lama semakin menguat dalam lingkungan sosial umat Islam Indonesia. Di sisi lain, tidak ada upaya dari para pemimpin bangsa untuk memberikan contoh akhlak mulia, kejujuran, hidup sederhana, berpihak pada kebenaran, menegakkan keadilan serta tegas terhadap kemungkaran dan seterusnya. Fenomena seperti ini memunculkan rasa frustrasi masyarakat. Hukum yang ada dianggap bukannya memecahkan masalah-masalah tersebut, bahkan menjadi bagian dari masalah itu sendiri. Suasana seperti inilah yang kemudian mendesak sekelompok orang untuk kembali kepada ajaran-ajaran dasar agama, termasuk hukum Tuhan dalam pengertiannya yang harfiah dan tekstual. Walaupun belum ada presedennya di zaman modern, lari kepada Syari’at Islam sebagai sandaran ideal akhirnya tak terhindarkan. Dalam hal ini, sikap kembali kepada Syari’at Islam adalah sebuah bentuk partisipasi, kepedulian dan tanggung jawab moral-sosial dalam rangka turut memecahkan masalah-masalah kehidupan bersama menuju kehidupan yang adil dan makmur.

Keempat, harapan bahwa deklarasi akan memberikan penguatan pelaksanaan ajaran-ajaran Islam dalam level individu Muslim terutama dalam kehidupan masyarakat Islam. Menyadari penegakkan Syari’at bukan hal yang mudah walaupun dalam level individu, sebagian pendukung akhirnya mengharapkan peran minimal dari pemberlakuan Syari’at yaitu sebagai penguat pelaksanaan ajaran Islam oleh pemeluknya. Walaupun tidak dalam perannya yang memaksa, Syari’at Islam yang diberlakukan secara formal minimal akan berperan sebagai “pengingat” dan “pencipta suasana” bahwa orang sedang hidup dalam masyarakat yang menerapkan Syari’at Islam dan seseorang harus menyesuaikan diri dalam lingkungan masyarakat tersebut. Deklarasi di Garut merupakan penguatan terhadap keinginan luhur masyarakat untuk melaksanakan Syari’at Islam secara kaffah.

Sementara itu, pandangan kontra datang dari beberapa orang yang tidak larut dalam gema dan gaung formalisasi Syari’at Islam. Kelompok ini berusaha kritis, melihat beberapa kelemahan dari semangat populer dan arus massa tersebut dan melihat persoalan dari perspektif lain. Aktifis PMII kabupaten Garut, Lukman Hakim melihat beberapa kelemahan dalam deklarasi Syari’at Islam. Pertama, konsep yang digodok belum selesai-selesai dan banyak yang bentrok. Ini artinya, tidak didasari konsep yang matang, dengan kata lain, hanya didasari semangat saja. Kedua, Kesan politisnya kental sekali. Menurut Lukman, sebelum deklarasi, partai-partai politik disodori tanda tangan, angket yang disebarkan pertanyaannya pada setuju dan tidak. “Saya sendiri setuju, tapi kan persoalannya bukan setuju dan tidak. Kami sebagai generasi muda Islam lebih memilih berada diluar arus saja, karena ketika gagal dapat menginventarisir masalahnya dengan obyektif.” Kesan politis ini dibuktikan bahwa deklarasi tersebut menghadirkan Ahmad Sumargono dan ketua FPI Habib Riziek. Menurutnya, mestinya dicari orang netral dan seluruh lapisan masyarakat diundang semua. Dengan hadirnya dua tokoh partai tersebut, semakin kuat anggapan kelompok lain terhadap apa yang ingin dicapai dalam deklarasi itu. Mereka sendiri yang membuat kesan ini dipolitisir, walaupun mungkin gerakan itu sebetulnya murni. Ketiga, kita lebih menekankan pada nilai keislaman, bukan formalitas. Hukum itu tidak hanya berlaku di Garut saja. Apakah di luar Garut misalnya boleh tidak berkerudung? Islam itu lebih kepada penanaman nilai bukan paksaan. Ketika seseorang sudah Islami ia akan taat dimanapun berada. Kalau diundang-undangkan secara struktural begini berarti masuk dalam sebuah kepentingan kekuasaan.

Bagi yang lain, deklarasi atau formalisasi Syari’at dikhawatirkan akan merusak citra Islam sendiri. Bagi KH. Mahdi Munawar, Ketua DPC NU Garut, dilihat dari sejarahnya, Rasulullah tidak melakukan deklarasi dulu, melainkan perilakunya dulu bukan simbolnya. Melihat kondisi zaman, diperlukan sikap arif. Lebih baik Islam disuguhkan kepada masyarakat seperti menu makanan. Kita suguhkan Islam itu yang disukai orang bukan yang menakutkan orang.  Makanya bagi perintis beberapa perguruan tinggi swasta di Garut ini, pendeklarasian Islam itu tidak perlu. Allah mendeklarasikan Islam itu ketika sudah selesai: “Innaddiina ‘indallahil Islam” (sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah adalah Islam). Dideklarasikan itu setelah terbukti kebaikannya. Zaman Nabi, keunggulannya sudah dibuktikan oleh Rasulullah. Buat kita, kata Mahdi, yang tidak memiliki kapasitas seperti Rasulullah, ada ultimatum dari Nabi bahwa jika kalian (shababat)  meninggalkan 10% saja dari ajaranku kalian akan celaka. Tapi di akhir zaman, jika umatku mampu melaksanakan 10% saja dari ajaranku itu sudah bagus.

Bila melihat ke negara-negara Timur Tengah, kiayi yang Kepala Madrasah Aliyah 2 Garut itu juga meragukan Syari’at Islam telah benar-benar berjalan di Arab Saudi atau di Pakistan. Deklarasi di Garut, baginya, satu sisi merupakan kompensasi dari kondisi-kondisi masa lalu, di sisi lain, mungkin imbas dari pengaruh-pengaruh luar seperti adanya gerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir padahal gerakan itu tidak pernah berhasil. Bila dilihat keberhasilan dakwah masa lalu, tidak ada deklarasi oleh para wali, tetapi hasilnya 90% bangsa Indonesia adalah muslim. Para ulama dulu menanamkan kultur yang bernilai Islami, mendorong, memotivasi suasana sehingga belajar dan menggali Islam itu enak dan indah. Itulah rahmatan lil ‘alamin. Kalau hukum dulu ya… menakutkan. Al-Qur’an itu bukan hukum tapi sumber hukum, harus dikelola dengan ushul fiqh, setelah itu baru jadi fiqh. Fiqh itu dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan kondisi. Contoh, shalat itu wajib, tapi baru jam 11.00, ya tidak bisa, kondisinya belum memungkinkan. Deklarasi, bagi kiayi itu, bukan penyelesaian. Kalau ada masalah, Islam mengajarkan musyawarah. Membimbing masyarakat sesungguhnya bisa dilakukan dengan cara yang indah, kalau perlu jangan sampai diketahui orang bahwa ia sedang ditegor. Deklarasi itu dengan kata lain tidak nyunnah (mengikuti Sunnah Nabi), Islam mengajarkan kalau ada masalah pecahkan dengan musyawarah bukan dengan deklarasi.

Kekhawatiran akan merusak citra Islam itu sendiri juga diungkapkan oleh yang lain. Dikhawatirkan penerapan Syari’at Islam akan menghasilkan feedback yang buruk. Kita akan ditertawakan karena tidak akan sanggup melaksanakan Islam secara kaffah. Kewibawaan Syari’at Islam akan jatuh kalau umat Islam bersemangat menerapkan Syari’at Islam sementara mereka sendiri tidak sanggup melaksanaknnya. Karenanya, bagi Sofwy Irvan, mantan aktifis PII dan Direktur PT. Radio Reka Kharisma Swara (REKS), sebuah radio swasta di kota Garut, yang lebih penting sebetulnya adalah menerapkan pedoman hidup Islam (PHI). PHI ini lebih sebagai suatu sikap hidup Muslim. Pedoman itu bisa dilaksanakan bila aparatnya sudah diberikan pengertian-pengertian Islam secara gradual, bertahap. Syari’at kan hukum dan itu harus dijalankan secara utuh. Dari acara Bianglala (acara dialog, masukan dan kritik masyarakat terhadap pengelola pemerintahan Garut) di radio yang diasuhnya, Sofwy mendapatkan kesan masyarakat sangat antusias dengan Syari’at Islam, tetapi mereka ragu bahwa dengan Syari’at, Islam akan tegak. Masyarakat banyak mengharapkan pemberantasan praktek pelacuran, narkoba dan perjudian secara tuntas karena sekarang sudah ditegakkan Syari’at Islam. Kalau kita sendiri tidak sanggup, akhirnya kita jadi malu sendiri. Masyarakat memang tidak punya solusi. Bagi Sofwy lebih baik menjalankan pedoman hidup Muslim.

Keadilan adalah syarat ditegakkannya hukum. Rasulullah mengatakan kalau Fatimah, anaknya, akan dipotong tangannya kalau mencuri, itu dilaksanakan dalam tatanan masyarakan yang sudah adil. Zaman sahabat, kasus orang yang mencuri dimenangkan dipengadilan karena golongan masyarakat kaya menumpuk kekayaannya dan tidak memberikan sedekah kepada yang miskin. Hukum menjadi tidak berlaku dalam masyarakat yang tidak adil. Bagi mantan pengurus Ikadin yang anggota DPW PAN Jawa Barat ini, masyarakat dan pemerintah belum siap melaksanakan Syari’at Islam. Baik dari aspek konsep, hukum, aparat, jaksa, hakim dan pengacaranya semuanya belum siap. Padahal, ketika penerapan Syari’at dideklarasikan, hukum itu harus dilaksanakan.  Bagi Sofwy, hukum nasional sudah cukup. Yang penting untuk diprogramkan adalah menegakkan keadilan dan law-enforcement. Pencuri baru dua hari sudah dikeluarkan dan koruptor bisa bebas karena adanya protek yang kuat. Undang-undang yang ada sebetulnya sudah bagus, tapi dalam hal sistem pemilu harus dirubah oleh pemilihan langsung dari tingkat presiden sampai bupati. Desa sudah memberi contoh, aspirasi rakyat tertampung dengan baik.

Dari seluruh responden, kelompok yang kontra deklarasi seperti ini adalah minoritas dan tampaknya mereka tidak terlalu bersuara disebabkan beberapa pertimbangan: Pertama, masalahnya sensitif. Karena persoalan sensitif, menunjukkan ketidaksetujuan secara terbuka bisa memunculkan salah faham. Misalnya, kekhawatiran bahwa kadar keislamannya akan dipertanyakan. Padahal, persoalannya adalah perlu tidaknya formalisasi agama. Sensitifitas keagamaan ini mudah muncul dihadapan dua kelompok masyarakat: awam dan mayoritas. Kedua, adanya kompromi dan pergeseran orientasi. Pelaksanaan Syari’at Islam tentu harus konsisten menyangkut seluruh aspek hukum Islam termasuk jinayah seperti hudud, qishash dan rajam yang belum tentu relevan diterapkan untuk kondisi Indonesia sekarang. Tetapi, karena intensifnya dialog antara kelompok KPSI, pemerintah dan DPRD akhirnya disepakati penerapan Syari’at Islam perlu melalui beberapa tahap dan tahapan awal adalah program sosialisasi melalui LP3SyI dan menekankan hal-hal yang sifatnya penyadaran dan ritual. Akhirnya, program yang disepakati bukan deklarasi pemberlakuan Syari’at Islam secara langsung dan total tetapi aspek-aspek ritual dan penyadaran individu terlebih dahulu. Ketiga, kecilnya dukungan. Kecilnya dukungan ini disadari tidak berarti apa-apa untuk mengungkapkan ketidaksetujuan dan sikap kontra, apalagi fokus penerapan Syari’atnya sendiri sudah mengalami pergeseran.

Kekecewaan Sosial Politik

Yang pertama-tama ditemukan dan nampak di balik ide pemberlakukan Syari’at Islam di Garut adalah kekecewaan dan frustrasi umat Islam terhadap berbagai persoalan sosial-politik-ekonomi yang mendera tanpa reda. Dengan kata lain, bukan sebagai gerakan terprogram yang langkah-langkahnya tersusun jelas, disiapkan secara sistematis dan konsepsional untuk membangun sebuah sistem masyarakat Islam vis a vis sistem sekuler Barat. Syari’at Islam dihadirkan lebih sebagai jawaban tiba-tiba, kata putus atas ketidakmampuan menyelesaikan persoalan-persoalan sosial kontemporer dalam konteksnya yang relevan. Deklarasi didahulukan, konsep dan kemungkinan pemberlakuannya difikirkan kemudian. Islam sebagai kata putus misalnya terlihat jelas dari trigger awal munculnya ide formalisasi Syari’at seperti diungkapkan Agus. Ide pemberlakukan Syari’at muncul dari rasa kecewa dan pikiran selintas dalam sebuah pertemuan yang kemudian menemukan sambutannya yang luas di masyarakat. Pengalaman aktifis HMI itu memperkuat ekspresi kekecewaannya. Dalam memperjuangkan Syari’at Islam, Agus pernah di interogasi oleh aparat dan diberi peringatan agar Garut jangan sampai menjadi daerah Syari’at Islam. Ia merasa aspirasinya dibungkam. Atas pengalam ini, ia melihat adanya pembusukkan di pihak aparat negara baik di tingkat bupati, TNI, Polri dan para pamong negeri. Kekesalannya juga nampak dari tuduhan bahwa Islam sering dikonotasikan sebagai agama penjahat dan agama teroris, padahal baginya, Islam adalah satu-satunya jawaban bagi segenap krisis multidimensional bangsa. “Islam itu jawaban bukan alternatif. Kalau alternatif berarti ada pilihan yang lain. Contoh bahwa Islam adalah jawaban adalah Iran,” katanya. KH. Endang Yusuf Djunaedi, Lc, pengasuh pondok pesantren Al-Djoenaidiyah Cibatu, Ketua Front Pembela Islam (FPI) dan ketua KPSI juga menyiratkan ekspresi kekecewaan ini. “KUHP kita masih produk kolonial. Bila hal ini sudah berubah dan aparatnya juga amanah, maka Insya Allah, pemerintahan pun akan berjalan baik. Dan kalau pemerintahan berjalan baik, maka keinginan untuk menerapkan Syari’at Islam pun, saya kira, tak akan muncul.”   Rasa kecewa dan tertekan yang lama ini juga dilihat kiayi Mahdi. Lama masyarakat kita ini ditekan sejak dari Orde Lama sampai Orde Baru. Ketika diberi peluang, baru muncul. Perjuangan menegakkan Syari’at seperti ini tidak muncul pada zaman Orde Baru, artinya masyarakat kita tertekan ketika itu. Kemudian sekarang, pemerintah bersifat sekuler, di sisi lain, kita ditekan oleh negara maju karena memiliki utang yang besar.

Prioritas dan Orientasi

Selama ini dalam wacana keislaman nasional, sering kesulitan menemukan definisi yang seragam apa itu sesungguhnya Syari’at Islam. Lebih sulit lagi bagaimana menempatkan Syari’at Islam dalam konteks hukum nasional. Apakah yang harus diperjuangkan di Indonesia substansinya atau formalitasnya. Dari mana mulainya, apakah di bangun dari kesadaran individu-individu atau sistem yang harus diciptakan terlebih dahulu agar memiliki kemampuan memaksa umat Islam melaksanakan ajarannya secara “kaffah”? Hal ini masih menjadi perdebatan hingga sekarang bahkan ketika penerapan syari’at Islam telah dideklarasikan. Lebih sulit lagi bila motivasi menerapkannya lebih karena kekecewaan sosial politik seperti dijelaskan di atas, yang berakibat pada munculnya pandangan yang berbeda-beda tentang prioritas apa yang mesti didahulukan. Ada dua hal tentang masalah prioritas ini diantara para pendukung Syari’at Islam di Garut. Dalam wacana, perbedaan pandangan tentang prioritas tersebut cukup kuat tetapi tersimpan dalam fikiran masing-masing. Tetapi, dalam praktek, terbentuk kesepakatan untuk memprioritaskan hal-hal yang paling mungkin dulu dilakukan.

Didasari oleh kesadaran perlu adanya conditioning sebelumnya dan ketidakmungkinan menerapkan syari’at secara utuh dan terburu-buru, para pendukung formalisasi Syari’at Islam seperti KH. Abdul Halim, Giom Suwarsono, KH. Endang Yusuf, KH. Muhammad Qudsi, Asep Ahmad Hidayat, Djohan Djauhari, Yosep Djauhari, Mahyar Swara, Aceng Zakaria dan lain-lain mempunyai pendapat yang sama bahwa Syari’at Islam mesti dimulai dari yang kecil-kecil dulu, yang sifatnya pribadi, membangun kesadaran, baru akhirnya pelaksanaan secara sosial-politik. Menurut H. Sajidin, Ketua DPC Muhammadiyah Kabupaten Garut, pelaksanaan Syari’at Islam bisa dilakukan dengan bertahap. Pertama, di wilayah individual dulu seperti shalat, zakat, puasa, busana muslimah dan ritual lainnya. Kedua, urusan masyarakat dan pemerintahan seperti pendidikan. Pendidikan ini harus masyarakat dan pemerintah yang melaksanakannya, bukan individu. Ketiga, pelaksanaan hudud atau produk hukum. Ini oleh DPR. Kesadaran atas kesulitan dan kebelumsiapan untuk menerapkan Syari’at ini disadari oleh hampir seluruh pendukungnya. Giom Suwarsono mengatakan bahwa yang paling pokok adalah bagaimana membuat dulu masyarakat Islami. Sebab, hukum itu ada jika ada masyarakat hukum, wilayah hukum dan penguasa hukum. Nah, sekarang Syari’at Islam itu belum punya masyarakat hukum, adalah kenyataan bahwa masyarakat belum faham terhadap hukum Islam. Kalau sudah ada masyarakat, wilayah dan penguasa hukum tersebut baru bisa. Otonomi itu adalah wilayah hukum. Contohnya, Aceh kan bisa.

Dalam Format Dasar Pelaksanaan Syari’at Islam yang dikeluarkan oleh tim penggagas syari’at Islam Kabupaten Garut disebutkan  bahwa pelaksanaan syari’at Islam untuk mencapai masyarakat Garut Pangirutan Tata Tengtrem Kerta Rahardja yang Diridhai Allah, akan dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan selama sepuluh (10) tahun berlaku sejak 2002 – 2012 (1422H – 1432H). Jangka sepuluh tahun ini dibagi ke dalam dua periode lima tahun. Pada periode lima tahun pertama, (2002 – 2007) akan diperjuangkan tercapainya wujud Garut yang mandiri, sejahtera dan Islami dan masyarakatnya mempunyai keyakinan yang kuat dan siap melaksanakan syrai’at Islam untuk tahapan selanjutnya. Pada periode lima tahun kedua, akan diperjuangkan tercapainya pelaksanaan syari’at Islam secara kaffah/seutuhnya.
Dalam jangka pendek lima tahun pertama, sebagai landasan pelaksanaan syari’at Islam, terdapat skala prioritas yang akan dicapai sebagai berikut:

  • Penataan, pemetaan dan penelitian tentang pengenalan, pemahaman dan pengamalan syari’at Islam di lingkungan masyarakat Muslim.
  • Menyusun, menjabarkan dan mensosialisasikan “FORMAT DASAR PELAKSANAAN SYARI’AT ISLAM kepada semua pihak (pemerintah, lembaga-lembaga Islam, Ormas-ormas Islam, LSM-LSM Islam, DKM-DKM dan masyarakat.
  • Pelaksanaan publikasi, sosialisasi tentang pencanangan dan pelaksanaan  syari’at Islam ke seluruh lapisan masyarakat.
  • Pelaksanaan gerakan akhlakul karimah di lingkungan aparatur  pemerintahan daerah (keteladanan umara).
  • Pelaksanaan gerakan keluarga sakinah dan masyarakat marhamah di masyarakat.
  • Optimalisasi penggalian dan pengelolaan dana umat Islam melalui APBD Kabupaten Garut dan pemberdayaan Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (BAZ) serta Baitul Maal.
  • Penataan dan pengembangan pendidikan formal dan non-formal yang bernuansa islami, intensifikasi dakwah Islamiyah dan pelaksanaan amar makruf nahyi munkar secara terpadu.
  • Meningkatkan Sumber Daya Manusia islami.
  • Penggalian, pengelolaan dan pemanfaatan Sumber Daya Alam secara  islami.
  • Melakukan pengawasan secara kontinue dan intensif, melaksanakan evaluasi secara berkala dan berkesinambungan.

Untuk tercapainya tujuan di lima tahun pertama ini, cakupan pemberlakukan Syari’at Islam di Garut akan difokuskan pada hanya sebatas mendukung dan memperkuat pelaksanaan perda-perda yang melarang kemaksiatan, perjudian, narkoba, VCD porno, membudayakan pembayaran zakat dan lain-lain sesuai dengan kewenangan perda dan perundang-undangan Republik Indonesia.  KH. Endang Yusuf, ketua FPI kabupaten Garut, menjelaskan bahwa pelaksanaan Syari’at disesuaikan dulu dengan kadar kemampuan masing-masing pihak. “Misalnya, ada sebuah pesantren yang hanya akan bergerak dalam bidang pendidikan, maka buat mereka komitmen pelaksanaan Syari’at Islamnya ya menggarap pendidikan saja. Tapi itu kan tidak cukup, sebab di sisi lain, hal-hal yang merusak masyarakat juga banyak seperti narkoba, kejahatan dan lain-lain, sehingga perlu ada yang melaksanakan juga nahi munkar. Jadi kita membutuhkan sistem.” Di Indonesia, seperti diakui KH. Abdul Halim, untuk penerapan jinayah atau pidana kita harus menunggu waktu yang agak lama. Karenanya yang bisa dilaksanakan di daerah-daerah, khususnya di Garut, hanya melaksanakan tahapan-tahapan seperti pegawai negeri sipil (PNS) memakai busana muslimah, shalat berjamaah, pemisahan antara siswa laki-laki dan perempuan di madrasah Tsanawiyah dan Aliyah, mudah-mudahan nanti bisa di SMP dan SMU.

Dari rapat-rapat yang diselenggarakan LP3SyI disepakati bahwa penerapan Syari’at Islam di Garut dilaksakan dalam berbagai bentuk. Ada yang cukup berbentuk himbauan saja oleh Bupati seperti pemakaian jilbab buat perempuan Muslimah di kantor-kantor, pelaksanaan shalat berjamaah di tempat-tempat kerja, pengumandangan bacaan Al-Qur’an di rumah-rumah sakit dan penempelan lafadz-lafadz do’a sehingga menciptakan suasana relijius seperti yang sudah dilakukan di rumah sakit Kristen. Ada yang mesti lewat instruksi dan ada yang mesti melalui Perda seperti zakat. Rapat yang diselenggarakan tanggal 16 Juli 2004 di Kantor Kosgoro Garut, dihadiri sekitar 30 orang LP3SyI, akan menawarkan bentuk seragam sekolah SMP dan SMA yang sesuai dengan Syari’at Islam (busana Muslimah) dan kemudian mengajukannya kepada Bupati Garut untuk disahkan dan diinstruksikan pemakaiannya melalui Departemen Pendidikan Nasional Kabupaten Garut.

Di sisi lain, disadari bersama bahwa Pemerintah Daerah Tingkat II atau pemerintahan tingkat kabupaten tidak memiliki wewenang membuat dan menerapkan peraturan sendiri yang berbeda dengan kabupaten lainnya. Karenanya, para tokoh penerapan Syari’at Islam di Garut seperti KH. Muhammad Qudsi, menggalang lobi dan mencari dukungan ke tokoh-tokoh Islam dari kabupaten-kabupaten lain di Jawa Barat agar Syari’at Islam bisa diterapkan dalam tingkat propinsi. Dalam cita-cita pelaksanaan Syari’at Islam di tingkat propinsi ini, menurut KH. Endang Yusuf, sudah terbentuk jaringan yang luas melalui jaringan ulama. Majalengka misalnya, akan mengundang “tim Garut” untuk mengetahui dan mempelajari bagaimana strategi yang diterapkan di Garut sehingga mampu melahirkan komitmen antara legislatif, eksekutif dan yudikatif mendukung sepenuhnya penerapan Syari’at Islam. Dukungan terhadap Syari’at Islam di Garut, menurut Endang Yusuf, dapat dikatakan paling kuat dibanding dengan daerah lain seperti Cianjur misalnya. Di Cianjur yang mendukung hanya eksekutif, sedang legislatifnya tidak. Hal ini menjadi ganjalan tersendiri.

Terbentuknya jaringan ulama ini terlihat dari upaya yang sudah dilakukan KH. Muhammad Qudsi, pimpinan pondok pesantren Suci, Wanaraja Garut. Kiayi Qudsi tidak hanya berjuang untuk penerapan Syari’at Islam di Garut saja. Ia mendatangi DPR untuk mengusulkan perubahan pembukaan dan amandemen UUD 1945, memasukkan Piagam Jakarta dan mengusulkan perubahan pasal-pasal yang dirasakan bertentangan dengan Islam dan aspirasi para ulama. Kiayi Qudsi berhasil membawakan suara dari hampir seluruh kabupaten di Jawa Barat. “Saya sudah membawakan suara para ulama dari Ciamis, Tasik, Garut, Sumedang, Bandung, Cianjur, Bogor, Sukabumi, DKI Jakarta, Tanggerang, Serang, Kerawang, Bekasi, dan Pandeglang sebanyak 138 ulama, untuk mengajukan perubahan Pembukaan UUD 45 pada 13 Juli 2000. Saya keliling, saya datangi semua kiyai itu.” Tapi persoalan sosial masyarakat, sumber daya manusia, tingkat pendidikan dan tingkat pemahaman keagamaan di seluruh kabupaten Garut relatif sama. Misalnya, jumlah Muslim mayoritas tetapi berada dalam pluralitas pemahaman, perbedaan kelompok, perbedaan orientasi politik dan kepentingan. Semua ini tentu berpengaruh pada usaha penerapan Syari’at Islam dan akhirnya, sebagaimana di Garut, fokus dan orientasi mesti diarahkan pada hal-hal yang sifatnya individual dan  dakwah penyadaran bukan pemaksaan.

Kesulitan-kesulitan teknis tersebut akhirnya menggiring pola penerapan Syari’at Islam dari yang sifatnya struktural ke kultural yaitu penciptaan suasana relijius. Dengan kata lain, akhirnya gerakan penerapan Syari’at Islam di Garut bergeser kepada hal-hal yang sifatnya tidak substansial yaitu berawal atau “berujung” pada sebuah gerakan himbuan moral seperti anjuran pemakaian kerudung dan membiasakan shalat berjamaah di kantor-kantor, tidak berjualan pada saat shalat jum’at dan pada bulan ramadhan, tidak menghiasi obyek-obyek pariwisata dengan service perempuan dan sejenisnya.  Dengan kata lain, sejauh ini, setelah dua tahun proklamasi penerapan Syari’at Islam di kabupaten Garut, gerakan tersebut masih dan tak lebih dari sekadar ramai-ramai simbolisasi Islam.

Berujung hanya pada simbolisasi Islam, artinya sebagai sebuah gerakan politik, para pengusung tegaknya syari’at Islam di Indonesia gagal menggapai cita-citanya. Dalam konteks ini, barangkali fenomena gerakan syari’at Islam hanya membenarkan tesis Oliver Roy dalam bukunya The Failure of Political Islam (1996). Menurut Roy, dewasa ini gerakan Islam politik di negeri-negeri Muslim hanya membawa berbagai perubahan superfisial di bidang hukum dan adat. Islamisme, belakangan telah berubah menjadi tipe neofundamentalisme yang hanya peduli pada penegakkan syari’at tanpa mampu menciptakan bentuk-bentuk politik yang baru. Islamisme muncul hanya untuk berperan sebagai selubung saja bagi logika politik yang tidak berhasil dijabarkannya.Wallahu a’lam!![]

Written by Moeflich

03/01/2011 at 5:34 am

One Response

Subscribe to comments with RSS.

  1. Download Kumpulan Contoh Makalah Gratis


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: