Moeflich Hasbullah: Antologi Pemikiran

Gerakan Politik Mahasiswa Sebagai Moral Force

leave a comment »

Moeflich Hasbullah
Presentasi dalam ‘Seminar Nasional tentang Partisipasi Politik Kampus:
Demokratisasi atau Politisasi Mahasiswa?,’
HIMA-SPI Fakultas Adab IAIN Sunan Gunung Djati,
Bandung 17 Februari 2004.

a

Mahasiswa adalah sebuah lapisan masyarakat terdidik yang menikmati kesempatan mengenyam pendidikan di perguruan tinggi. Sesuai dengan perkembangan usianya yang secara emosional sedang bergejolak menuju kematangan dan berproses menemukan jatidiri, dan sebagai sebuah lapisan masyarakat yang belum banyak dicemari kepentingan-kepentingan praktis dan pragmatis, alam fikiran mahasiswa beorientasi pada nilai-nilai ideal dan kebenaran. Karena orientasi idealis dan pembelaannya pada kebenaran, sebagian ahli memasukkannya ke dalam kelompok cendikiawan (Arief Budiman 1983: 150) yang  menurut Julien Benda “whose activity not the pursuit of practical aims,” atau seperti kata Lewis Coser, ”tidak pernah puas dengan kenyataan sebagaimana adanya … mereka mempertanyakan kebenaran yang berlaku pada zamannya dan mencari kebenaran yang lebih tinggi dan lebih luas” (Lewis A. Coser 1997: xvi).

Orientasi pada nilai-nilai ideal dan kebenaran membuat mahasiswa peka dan peduli terhadap persoalan-persoalan di lingkungannya terutama yang menyangkut bentuk-bentuk pelanggaran dan penyelewengan. Kepedulian itu diekspresikan dalam bentuk-bentuk protes, menggugat hingga demonstrasi. Konsern ini kemudian tak bisa dipisahkan dari mereka dan menempatkannya sebagi pendekar sosial. Karena sebagai pendekar sosial gerakan mahasiswa bersifat massal, maka dampak politik mahasiswa sering tidak terhindarkan dalam berbagai komunitas masyarakat atau negara. Dalam konteks inilah, mahasiswa sering berperan mewarnai perkembangan masyarakat, perubahan sosial dan kehidupan politik. Gerakan sosial politik mahasiswa umumnya berperan sebagai pembawa suara kebenaran dan kontrol sosial terhadap lingkungan sosial politik dan penyelenggaraan pemerintahan sebuah negara. Beberapa negara yang pemerintahannya korup dan otoriter telah jatuh karena gerakan-gerakan perlawanan yang dilakukan mahasiswa seperti penggulingan Juan Peron di Argentina tahun 1955, Perez Jimenez di Venezuela tahun 1958 dan Ayub Khan di Pakistan tahun 1969 dan Soekarno tahun 1966 dan Soeharto tahun 1998.

Gerakan Mahasiswa di Indonesia
Sepanjang pemerintahan Orde Lama, gerakan mahasiswa telah membuktikan dirinya sebagai the moral force dan agent of social change. Dalam kurun Orde Lama, mahasiswa Indonesia yang tergabung dalam KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia) menjadi pengkritik kebijakan-kebijakan Presiden Soekarno. KAMI terbentuk karena adanya pengkhianatan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang melakukan kudeta berdarah yang dikenal dengan gerakan 30 September 1965. Seterusnya KAMI berjuang melawan kebobrokan pemerintahan baik di bidang ekonomi, politik dan pembangunan. KAMI menggugat pemerintahan Soekarno beserta seluruh menteri kabinetnya karena dianggap telah menyimpang dari cita-cita kemerdekaan 1945. Kebijakan “politik sebagai panglima” zaman Soekarno telah membangkrutkan ekonomi Indonesia dan menyengsarakan rakyat yang kemudian melahirkan gugatan mahasiswa yang dikenal dengan Tritura (Bubarkan PKI, bubarkan kabinet dan turunkan harga!) tanggal 10 Januari 1966. Ujung-ujungnya gerakan mahasiswa menjadi diantara penyebab penting kejatuhan Soekarno.

Sepanjang kurun Orde Baru, mahasiswa terus memainkan peran moral force-nya. Tahun 1973 meletus kerusuhan anti-Cina yang dipelopori mahasiswa. Kerusuhan itu dipicu oleh demonstrasi massa besar-besaran yang berpusat di Bandung memprotes praktek monopoli bisnis para cukong Cina yang mendapat proteksi para pejabat pemerintah. Sekitar 1.000 toko Cina dihancurkan dan simbol-simbol lain milik Cina jadi sasaran amuk massa. Pada Januari 1974 meletus peristiwa Malari yaitu kerusuhan sipil akibat demonstrasi mahasiswa dan ketidakpercayaan publik terhadap kebijakan-kebijakan ekonomi pemerintah, korupsi yang merajalela, kekacauan politik dan pengaruh Barat yang merusak. Kemudian mahasiswa juga mengambil peranan dalam berbagai aksi protes lain seperti Peristiwa Tanjung Priok tahun 1984, Azas Tunggal tahun 1985, aksi protest atas Peristiwa 27 Juli, Peristiwa Semanggi yang menewaskan mahasiswa Trisakti dan lain-lain. Rangkaian gerakan mahasiswa itu kemudian berakumulasi pada kejatuhan Soeharto sendiri tahun 1998.

Gerakan-gerakan mahasiswa yang pernah muncul sejauh ini sesungguhnya hanya berperan sebagai inspirator dan katalisator bagi kemunculan gerakan massa yang lebih besar yang kemudian menjadi penyebab jatuhnya sebuah rezim. Dengan kata lain, gerakan mahasiswa hanya sebagai katalisator dari kekuatan politik yang lebih besar. Hal ini juga menjelaskan posisi mahasiswa yang memang bukan sebagai gerakan politik murni melainkan hanya sebagai moral force dan agent of social change. Gerakan mahasiswa hanya akan berhasil bila bertemu dengan kelompok intelektual radikal yang menopang gerakan mereka. Menurut George Rude, seorang teoritisi sosial kritis, dalam bukunya Ideology and Popular Protest (1995), sebuah gerakan sosial politik atau revolusi hanya akan berhasil bila merupakan kolaborasi kuat antara “inherent ideology of common people” (ideologi yang hidup di masyarakat) dengan “radical ideologies of intellectuals” (ideologi-ideologi radikal kaum intelektual). Menurut Rude,

… the inherent ideology of the people had to be supplemented by a more structured radical ideology, and therefore political possibilities depended heavily on the capacity of radical intellectuals to articulate their own aspirations and ideas in conjunction with those of the common people (1995: xv).

Bila tanpa dukungan kaum cendikiawan yang radikal dari berbagai kelompok politik (dengan tokoh-tokohnya seperti A.M. Fatwa, Sri Bintang Pamungkas, Amien Rais) dan rakyat (common people) yang membara, didukung pers yang kuat, sulit membayangkan gerakan reformasi mahasiswa tahun 1997 menjatuhkan Soeharto akan berhasil. Gerakan reformasi adalah gerakan seluruh kekuatan politik dan seluruh rakyat Indonesia dimana mahasiswa sendiri memainkan peranan inspirator dan katalisator gerakan.

Problem Orientasi Mahasiswa Kini

Arah dan kecenderungan gerakan mahasiswa sebagai social movement lahir dari konteks sosial politiknya sendiri. Semakin kuat sebuah pemerintahan atau rezim politik menyelewengkan kekuasaannya semakin kuat pula arus gerakan perlawanan mahasiswa. Dalam lingkungan sosial politik di bawah pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru yang ditandai oleh penyelewengan kekuasaan, suburnya korupsi dan pemerintahannya yang otoriter, fungsi gerakan mahasiswa sebagai pendobrak, kontrol sosial yang efektif dan promotor demokrasi telah menemukan lahannya yang subur. Dua pemerintahan yang pernah begitu kuat dan sangat berkuasa tersebut akhirnya jatuh oleh gerakan yang dimotori mahasiswa.

Dalam era reformasi, sifat gerakan mahasiswa relatif berubah dari “konflik vertikal” yaitu mahasiswa vis a vis represi negara ke “konflik horizontal” antara kelompok mahasiswa sendiri. Ketika kekuasaan otoriter sudah tumbang, tantangan-tantangan luar dan koersi sosial politik negara berkurang, gerakan mahasiswa pun melunak. Walaupun agenda reformasi masih belum selesai, tantangan mereka pun berubah bukan lagi tantangan-tantangan eksternal negara melainkan bergeser menjadi konflik internal antar mereka sendiri. Dalam banyak hal, konflik mahasiswa telah bergeser ke orientasi primordial, kelompok dan golongan serta kepentingan-kepentingan praktis lainnya. Di perguruan tinggi “sekuler” konflik antar ideologi mahasiswa dan antar-kelompok menggantikan orientasi perjuangan sosial mahasiswa. Di lingkungan perguruan tinggi yang latar belakang mahasiswanya relatif homogen, seperti IAIN, konflik mahasiswa terjadi di atas basis-basis keormasan yang berbeda seperti NU–Muhammadiyah, HMI–PMII. Karena tidak menemukan “media konflik” yang lain atau common enemy maka organisasi-organisasi dari lingkungannya sendiri menjadi media satu-satunya sebagai wadah agregasi politik yang kemudian memunculkan benturan kepentingan yang ironis bagi dunia kemahasiswaan. Konflik-konflik primordial itu berkepanjangan dan diwariskan ke generasi berikutnya.

Orientasi pragmatis dan material telah menggiring banyak mahasiwa pada aktifitas-aktifitas yang kurang relevansinya dengan kehidupan nyata, kurang peka dengan lingkungan sosial, dengan nasib orang-orang lemah dan dengan kehidupan politik yang menghalalkan segala cara. Kebudayaan global dan pop culture di sisi lain sebagiannya telah menggiring orientasi dunia mahasiswa pada hal-hal yang bersifat selebritis, perayaan dan hura-hura. Aktifitas selebritis dan pop culture yang seharusnya dikritisi malah menguat seperti parade band, lomba nyanyi, pemilihan Putri Kampus, Valentine Day dll. Kualitas pemakaian bahasa Indonesia pun umumnya mengalami degradasi yang parah. Bahasa komunikasi mahasiswa pun kini terdengar parah akibat lebih kuatnya kecenderungan mass culture dan budaya selebritis yang ironisnya dihayati sebagai simbol modernitas pergaulan (gue-elo, nyokap-bokap). Penggunaan kata “in” “banget” dan “abis” yang seenaknya: “Kamu jangan ngelakuin gitu dong!”, ”tugas makalah ini bener-bener ngebingungin gue….”, ”buku ini nyebelin banget”, ”gue kan demen banget ama teori itu,” “gile dosen itu keren abis..!.”

Mengembalikan ke Gerakan Moral Force

Untuk mengembalikan mahasiswa kepada “habitat”-nya kembali sebagai entitas gerakan moral dan agen perubahan sosial politik, ada beberapa reorientasi yang harus dikembangkan:

1. Menyeimbangkan Orientasi
Mahasiswa tidak harus meninggalkan orientasi keilmuan sebagai tugas utamanya. Tapi, konsern mahasiswa harus diperlebar, tidak hanya berkutat pada orientasi perkuliahan dan keilmuan tapi pada orientasi lingkungan dan sosial sebagai tugas-tugas kecendekiaan dan intelektual. Dengan demikian, hasil studi akan menemukan aplikasinya dalam kehidupan dan keberadaan kampus akan lebih dirasakan manfaatnya oleh lingkungan sosial dan masyarakat. Juga, eksistensi mahasiswa sebagai kekuatan moral akan lebih terasa maknanya. Kampus dan mahasiswa akan lebih terlibat dengan persoalan-persoalan lingkungan dan pembangunan masyarakat dan bangsa.

2. Memupuk idealisme
Idealisme adalah modal utama mahasiswa. Mahasiswa tanpa idealisme sangat berbahaya. Ia akan tumbuh menjadi insan-insan pragmatis, generasi membebek yang tak punya greget, kreatifitas dan keberanian dalam hidupnya. Mahasiswa tidak boleh terjebak hanya pada urusan-urusan intern kampus yang sibuk seputar persoalan administrasi perkuliahan dan politik lokal kampus. Banyak kampus dan aktifitas kemahasiswaannya disibukkan oleh persoalan-persoalan politik praktis di kampusnya sendiri. Ini melemahkan orientasi masyarakat yang lebih luas diluar kampus. Mahasiswa sering dihadapkan pada perebutan pengaruh, kekuasaan, jabatan dan fasilitas di kampusnya masing-masing. Mahasiswa yang pragmatis dan oportunis, banyak yang sibuk dalam pertarungan praktis memperebutkan orientasi material yaitu kedudukan dan jabatan. Banyak mahasiswa menghayati hal ini sebagai sebuah persoalan yang serius karena dianggap mempengaruhi nasib hidupnya setelah keluar kampus.

3. Deprimordialisasi
Deprimordialisasi dikembangkan melalui program-program pembaruan pandangan keagamaan. Harus dirintis dan dikembangkan aktifitas-aktifitas mahasiswa yang berorientasi pada pembaruan faham-faham keagamaan dan “keluar” dari kungkungan kelompok dan membatasi ikatan primordial. Dikembangkan kegiatan-kegiatan yang berorientasi lebih luas, lebih luhur dari sekadar kelompok kegamaan untuk kepentingan kelompok, jabatan dan kedudukan.

4. Dematerialisasi
Ciri mahasiswa sebagai kelompok cendekiawan seperti dijelaskan dimuka adalah orientasi non-material. Dewasa ini, gaya hidup modern, fasilitas yang mudah bahkan mewah, kecenderungan pragmatis dan material mahasiswa hanya akan melahirkan generasi yang manja dan melemahkan daya juang. Maka, untuk menumbuhkan kembali sense of belonging- nya pada persoalan masyarakat di luar dirinya, gerakan dan aktifitas mahasiswa harus diarahkan kembali pada orientasi non-material dan non-pragmatis dengan mengutamakan aktifitas yang menghidupkan dan memupuk nilai-nilai dan idealisme.

5. Menciptakan hegemoni politik baru
Dalam teorinya tentang cultural capital, dalam masyarakat modern, menurut Bourdie –pemikir Posmodern asal Perancis– lembaga pendidikan telah berfungsi sebagai institusi untuk mempertahankan kekuasaan. Kelompok dominan (penguasa) membuat strategi pendidikan (kurikulum, tujuan pendidikan, struktur ekonomi) untuk menggiring anak-anak didik mereka memasuki struktur ekonomi dan masyarakat yang diciptakan oleh kelompok dominan. Produk pendidikan tidak punya alternatif lain kecuali memasuki struktur ekonomi yang diciptakan penguasa dimana kelompok dominan dengan mudah melakukan kontrol. Kecenderungan umum sarjana-sarjana S1 setelah lulus perguruan tinggi adalah bekerja di kantor-kantor pemerintah, menjadi pegawai negeri, di lembaga pendidikan, perusahaan swasta dan lain-lain, yang semua struktur ekonomi tersebut adalah konstruksi kelompok dominan. Dari perspektif inilah, bisa dibaca mengapa agenda reformasi masih susah untuk dijalankan, karena pusat-pusat kekuasaan masih didominasi dan dikontrol oleh kelompok dominan dalam negara.

Bila setuju dengan Bourdie, mahasiswa harus menciptakan hegemoni politik baru dimana strategi dan sistem pendidikan berorientasi pada produksi manusia-manusia unggul, yang memiliki idealisme, yang bisa membawa perubahan masyarakat, yang hidupnya diabdikan untuk kepentingan umum, bukan orientasi praktis dan pragmatis yang hanya mementingkan diri sendiri.[]Wallahu ‘alam.

Written by Moeflich

04/01/2011 at 1:56 pm

Posted in Gerakan Mahasiswa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: