Moeflich Hasbullah: Antologi Pemikiran

Proporsionalisasi Politik Kampus Mahasiswa

leave a comment »

Moeflich Hasbullah
Pikiran Rakyat, 15 Nopember 2009

a

Keluarga Mahasiswa (KM) ITB akan menyelenggarakan debat kandidat Rektor ITB pada 21 November 2009 di kampusnya. Penyelenggaraan itu sebagai bahan pertimbangan dalam memilih Rektor ITB yang baru masa kepemimpinan 2010-2014. Di beberapa perguruan lain seperti Unpad, UIN, UPI, IPB, keterlibatan mahasiswa dalam penentuan kepemimpinan kampus seperti itu juga terjadi dalam berbagai bentuknya termasuk penolakan kebijakan dan aturan yang diekspresikan melalui demonstrasi. Kenyataan ini menggelitik pikiran saya, perlukah mahasiswa terlibat dalam proses politik penentuan kepemimpinan kampus? Keterlibatan mahasiswa dalam proses penentuan pimpinan kampus (rektor, dekan) tidak terlepas dari konteks sejarah. Sebagai pendekar keadilan, mahasiswa turun berdemonstrasi ke jalan memprotes kekuasaan negara yang sewenang-wenang. Kasus demi kasus protes mahasiswa meletus, sejak peristiwa Malapetaka 15 Januari (Malari) 1974 hingga penggulingan kekuasaan Soeharto Mei 2008 yang melahirkan era reformasi.

Konteksnya, mahasiswa berpolitik dan turun ke jalan ketika terjadi penindasan, penyelewengan, dan pengebirian hak-hak politik rakyat. Mahasiswa memprotes pimpinan kampus juga dalam konteks yang sama. Dalam era sekarang, walaupun belum sepenuhnya memuaskan, perubahan terjadi hampir dalam segala bidang: demokratisasi politik, keterbukaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, kebebasan pers, dan pemberantasan korupsi. Dan, pengaruh itu juga memasuki dunia kampus. Politik kampus semakin demokratis, pemilihan pimpinannya bersifat terbuka bahkan melalui tawaran terbuka kepada publik yang memiliki kompetensi kepemimpinan dan profesionalitas. Mahasiswa bebas menyuarakan aspirasi politiknya bahkan dijamin UU.

Pertanyaannya, dalam situasi seperti ini, masih perlukah mahasiswa terlibat atau dilibatkan dalam proses politik pemilihan pimpinan kampus? Harus dipisahkan antara “negara” dan “kampus”, dua entitas yang sama sekali berbeda. Negara adalah entitas politik, kampus adalah entitas pendidikan. Dalam entitas politik, seluruh warga negara dikehendaki terlibat dalam proses-proses politik, melalui mobilisasi maupun partisipasi. Dalam entitas politik, lemahnya partisipasi warga adalah masalah. Tetapi, dalam entitas pendidikan, mahasiswa dikehendaki bukan terlibat dalam proses politik melainkan dalam proses pendidikan. Tugas inti mahasiswa adalah belajar dan mendalami ilmu dengan mendapatkan hak-haknya dan menjalani semua kemestian aturannya. Mahasiswa bisa berekspresi secara bebas dalam dunia kemahasiswaan beserta aturan organisasinya, bukan dalam wilayah rektorat atau pimpinan kampus. Berbeda dengan negara dan perusahaan, mahasiswa adalah siswa, pelajar, atau peserta didik yang harus memerankan posisinya secara proporsional. Mahasiswa bukan bagian dari pekerja atau karyawan kampus yang mendapat gaji. Pimpinan, dosen, dan staf karyawan kampus melayani, mahasiswa dilayani. Mahasiswa keluar meninggalkan kampus setelah masa belajar selesai. Kedudukan dan peran ini haruslah dijalankan secara proporsional.

Dalam banyak kasus, keterlibatan mahasiswa dalam kepemimpinan pengelola perguruan tinggi banyak yang tidak proporsional dan berakibat pada ketimpangan posisi dan peran. Mahasiswa sering berperan seperti “atasan rektor” yang bisa mendikte dan membentak-bentak, sementara pimpinan dan pengelola kampus seperti “bawahan mahasiswa.” Misalnya, ketika sebuah kebijakan kampus dikeluarkan sebagai hasil keputusan resmi jajaran pimpinan, mahasiswa menolak dengan demonstrasi, bahkan dengan cara-cara anarkis, sampai aturan itu dicabut. Menurut hemat saya, keterlibatan politik mahasiswa terhadap pimpinan kampus merupakan kemestian bila menyangkut masalah-masalah moral dan hak-hak mahasiswa, bukan dalam masalah politik pimpinan kampus yang normal dan masalah birokrasi atau administrasi yang sepenuhnya wewenang pengelola kampus. Misalnya, penyelewengan jabatan, korupsi, dan perilaku-perilaku amoral lainnya yang dilakukan pimpinan kampus yang akan mencoreng citra dunia pendidikan.

Dengan demikian, peran mahasiswa sebagai “pendekar keadilan” tetap pada jalurnya, tidak melanggar proporsionalitas. Akan tetapi, ketika mahasiswa tidak kondusif dengan aturan-aturan legal suatu kampus, yang itu sepenuhnya hak pimpinan kampus menentukannya, reaksi semestinya bukanlah demonstrasi tetapi keluar meninggalkan kampus tersebut. Kampus-kampus yang membuat aturan-aturan yang memberatkan mahasiswanya dengan sendirinya tidak akan laku di masyarakat.

Di kampus-kampus di negara-negara maju, proporsionalitas itu sangat terjaga. Sebagai mahasiswa, mereka hormat dan taat pada aturan-aturan kampus dan jarang terjadi protes dan demonstrasi mahasiswa. Bila terjadi demonstrasi menyangkut hak-hak mahasiswa, itu pun berjalan sangat beradab. Itu karena kampusnya pun beradab: aturannya jelas, tegas, pimpinan, dosen, dan stafnya humanis dan berwibawa selain fasilitas kampusnya juga yang excellent. Dengan memperhatikan dan menerapkan proporsionalitas peran dan fungsi, penyelenggaraan dan proses pendidikan di Indonesia, termasuk di perguruan tinggi, akan berjalan di jalur yang benar, tidak seperti selama ini banyak terjadi. Wallahu a’lam!***

Written by Moeflich

10/01/2011 at 11:04 am

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: