Moeflich Hasbullah: Antologi Pemikiran

Ulama Nusantara: Mencipta Sejarah, Mencipta Indonesia

leave a comment »

Moeflich Hasbullah
Presentasi  dalam ‘Seminar Memperingati Perjuangan KH. Zainal Mustofa ke-64:
Aktualisasi Nilai-nilai Sejarah Perjuangan Ulama di Indonesia,’
di Pesantren Sukamanah, Singaparna – Tasikmalaya, 23 Februari 2008.

ISLAMADINA, Jurnal Ilmiah Berbasis Ilmu-ilmu Keislaman, Vol. I, No. 1, Maret 2008.

___________________________

“Perjuangan dakwah ulama diawali dari pasar dengan masjid
dan pesantrennya. Tidak hanya melahirkan mayoritas
bangsa Indonesia memeluk Islam. Melainkan juga membangun
kesadaran politik umat.  Kemudian, lahirlah 40 kekuasaan
politik Islam atau kesultanan di seluruh Nusantara Indonesia …
Betapa besarnya peran kepemimpinan ulama
dan santri dalam perjuangan menegakkan kedaulatan
bangsa dan negara dalam menjawab serangan
imperialis Barat dan Timur. Diikuti pula dengan
perjuangan ulama dan santri mempertahankannya serta
membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia.”
(Ahmad Mansur Suryanegara 2009: viii, xiv)

“Djika tidak karena sikap dan semangat perdjuangan para ulama,
sudah lama patriotisme di kalangan bangsa kita mengalami kemusnahan.’”
E.F.E. Douwes Dekker
(Suryanegara 2009: xv)

a

Salah satu aktor historis terpenting sepanjang pembicaraan tentang Indonesia, sejak datangnya Islam abad-7/8 hingga abad ke-21 ini adalah kelompok elit sosial religius yang disebut ulama. Karena peranannya yang melimpah ruah dalam sejarah, pembicaraan dan kajian tentang peranan ulama di Nusantara menjadi sumber mata air yang tak pernah kering. Yang menarik dari kajian ulama adalah, berbeda dengan pemimpin dan ketokohan sekuler dalam sejarah manusia, selain peran multi-dimensionalnya, banyak sisi-sisi misteri yang tak terpecahkan oleh teori-teori sosial seperti aspek-aspek mistik atau spiritualnya yang penuh pesona.[1] Dapat dimengerti karena ulama adalah pelanjut dan pewaris misi para nabi utusan Tuhan. Status dan posisi ini menjadikan peranan mereka istimewa di atas panggung sejarah. Secara sosiologis, ulama adalah “strategische gruppen” dalam kategori Evers dan Schiel (1992), secara antropologis sebagai “cultural broker” menurut Geertz, dan secara agama sebagai ”waratsatul anbiya” menurut Nabi sendiri.

Dalam bentangan sejarah Indonesia, ulama tidak pernah absen memberikan kontribusi sosial–politik–budaya yang menentukan. Ulama adalah aktor-aktor sentral bagi pembentukan akar-akar, kultur, jatidiri, identitas dan penciptaan Indonesia. Tentu tak perlu dijelaskan bahwa ulama adalah pembawa Islam ke Nusantara, tetapi yang lebih penting dalam membicarakan ulama adalah keberhasilannya dalam tiga hal: Pertama, menjadikan Islam sebagai resep pemersatu kaum bumiputra dengan membangun kesadaran ideologis bersama untuk menistakan kehadiran kolonialisme. “The Mohammedan religion,” ujar McTurnan Kahin (1970: 38), “was not just a commond bound, it was indeed, a sort of in group symbols as againts an alien intruder and opposer of different religion.” Islam yang diajarkan para ulama berfungsi sebagai “ideological weapon” bagi persatuan perjuangan Indonesia yang semasa pra-kolonial tidak memiliki pengalaman persatuan nasional. Kedua, Ulama menjadikan Islam sebagai unsur perekat yang paling kuat dalam mempersatukan gugus-gugus manusia dari pelbagai latar geografis, bahasa, budaya dan sejarah (McVey, 1989). Karenanya, merupakan “satu-satunya faktor pemersatu yang paling efektif dalam perjuangan nasional untuk kemerdekaan” dan “jaringan sentimen kolektif” bagi solidaritas umat Islam (Latif, 2007: 12). Sebagai pencipta sentimen kolektif itu, ulama hadir memainkan perannya dalam setiap babakan sejarah Indonesia dari zaman ke zaman. Atas peran menentukannya sepanjang sejarah, ulama menjadi alasan Indonesia ini ada. Ketiga, menjadikan Islam sebagai identitas bangsa Indonesia hingga menyandang bangsa Muslim terbesar di muka bumi.

Bab ini bermaksud menengok kembali peranan konkrit dan menentukan ulama sepanjang sejarah Indonesia. Untuk menengok bukti kontribusi ulama pada setiap episode zaman, perlu terlebih dahulu membagi babakan sejarah Indonesia kepada pada lima periode yaitu (1) masuknya Islam dan Islamisasi hingga abad ke-16, (2) masa dominasi kolonial abad ke-17–19, (3) masa modern yang ditandai munculnya gerakan-gerakan modern Islam awal abad ke-20, (4) masa revolusi kemerdekaan dan (5) masa pembangunan.

Ulama pada Masa Awal Islamisasi

Di masa-masa awal Islamisasi, ulama adalah aktor sentral panggung sejarah Indonesia klasik. Sosok ulama melekat kuat pada dua sosok lain yaitu para saudagar yang menyebarkan Islam melalui perdagangan dan menghidupkan denyut jantung aktifitas ekonomi Nusantara dan para sultan yang menyebarkan Islam melalui kekuasaannya. Dalam periode antara abad ke-15 sampai 17, ketiga sosok ini menyatu dan tidak bisa dipisahkan. Para ulama sufi adalah kelompok elit, saudagar, pemimpin gerakan sosial agama dan juga kaum bangsawan. Penguasa, kaum bangsawan dan raja-raja Islam adalah para saudagar yang menguasai jalur-jalur perdagangan, sedangkan para saudagar juga adalah ulama penyebar Islam. Itulah yang membuat Islamisasi di Nusantara berlangsung efektif. Islam menyebar melalui tiga jalur sekaligus: kultural (dakwah, pendidikan, seni dan kebudayaan), struktural (politik dan kekuasaan) dan ekonomi (jalur perdagangan). Ulama memainkan perannya dengan identitas yang menyatu dengan dalam ketiga figur di atas.

Di level birokrasi, Islam menyebar melalui kendaraan kekuasaan para sultan (Kesultanan Aceh, Malaka, Demak, Cirebon, Banten, Buton, Mataram, Palembang, Banjar). Di banyak kerajaan, ketika rajanya memeluk Islam, langkah itu kemudian segera diikuti oleh rakyatnya. Konversi agama para penguasa lokal memfasilitasi percepatan gelombang masuknya Islam secara kuantitatif. Dengan masuk Islamnya para raja dan kalangan birokrasi kerajaan, mereka menjadi kelompok pertama orang yang mendalami dan memahami Islam dalam komunitasnya. Disinilah, tak sedikit kalangan kesultanan juga menjadi ulama (Sultan Iskandar Muda di Aceh, Raden Fatah di Demak, Sunan Gunung Djati di Cirebon dan Pangeran Diponegoro di Mataram). Di sisi lain, di Jawa, kepengikutan rakyat atas keislaman seorang raja diberi landasan kosmologis oleh konsep kekuasaan pra-Islam “dewa-raja” yang tak berubah hingga masa periode Islamisasi. Konsep dewa-raja menjadi landasan akselerasi Islamisasi di kalangan masyarakat bawah di Jawa.[2]

Di kalangan grass-root, Islam disebarkan oleh ulama melalui pendekatan kebudayaan. Mereka menyebarkan Islam kepada kalangan penduduk melalui seni budaya, pendidikan dan pernikahan dengan penduduk lokal. Di Jawa, seni wayang Hindu yang berisi lakon-lakon seperti Ramayana, perang Baratayudha atau cerita punakawan sudah kuat mendarah mendaging dalam tradisi masyarakat Jawa, diberi sentuhan, warna dan simbol-simbol keislaman. Misalnya, struktur dan bentuk bagian-bagian tubuh wayang (kepala, tangan dan kaki) dibuat dari simbol-simbol huruf-huruf Arab: alif, mim, ha, lam, dal dan sebagainya.[3] Ajian “kalimasada” yang sangat ampuh tak lain adalah “kalimah syahadat,” tradisi “sakaten” diambil dari kata “syahadatin” diselenggarakan untuk memperingati Maulid Nabi. Tidak hanya itu, oleh Sunan Bonang dan Sunan Kalijaga, alat-alat gamelan Jawa direkayasa dengan memasukkan simbol-simbol keislaman. Sunan Bonang dan Sunan Kalijaga juga paling dikenal dalam penciptaan gending-gending Jawa bernafaskan Islam. Sunan Giri mendirikan pesantren untuk orang-orang kecil dan menciptakan jenis-jenis permainan rakyat. Jelungan, jamuran, gendi perit, jor, gula ganti, cublak-cublak suweng dan ilir-ilir adalah jenis-jenis permainan anak-anak berjiwa agama ciptaan Sunan Giri dalam rangka Islamisasi di kalangan bawah.

Di sisi lain, Islamisasi oleh ulama ini bergulir lebih kondusif dan efektif karena didukung tiga aspek lain: Pertama, kondisi kerajaan-kerajaan Hindu yang sedang mengalami kekacauan, kemerosotan dan kemudian runtuh (Sriwijaya, Pajajaran, Majapahit). Kedua, jalur perdagangan yang luas di Asia Tengara yang secara masif diperankan oleh para saudagar Muslim Arab, Muslim Cina dan Muslim India. Ketiga, sifat egalitarianisme Islam yang tidak mengenal kasta seperti dalam Hindu. Ketiadaan derajat kelas manusia dalam Islam menyebabkan mereka yang berpindah agama kepada sare’at Muhammad dari golongan bawah atau kelas rendah, harga diri kemanusiaannya terangkat, yang dalam kepercayaan sebelumnya posisi mereka yang berada di kelas bawah (sudra) tidak berharga dan nasibnya tidak akan pernah berubah. Islam datang mengangkat harkat derajat kemanusiaan mereka. Metode Islamisasi seperti itu memunculkan aksioma historis di kalangan sejarawan pribumi maupun asing bahwa Islam masuk dan disebarkan di Indonesia dengan jalan damai. Melalui gabungan semua jalan dan metode Islamisasi tersebut, sejak abad ke-17, Islam praktis sudah dianut oleh mayoritas penduduk Nusantara.[4]

Perlawanan Ulama Melawan Kolonial Abad ke-16-19

Saat proses Islamisasi sudah menorehkan pengaruhnya yang sangat luas, Indonesia masuk kepada babak sejarah selanjutnya: menghadapi kehadiran kolonialisme Eropa. Masuknya penetrasi asing yang diawali dengan jatuhnya Malaka ke tangan Portugis tahun 1511, kemudian disusul oleh kedatangan kapal-kapal Spanyol ke Filipina, Kalimantan Utara, Tidore, Bacan dan Jailolo tahun 1521 serta organisasi dagang Belanda yaitu VOC tahun 1602, tidak menyurutkan peran-peran sentral ulama. Selama proses kolonialisasi, bangsa-bangsa Eropa datang silih berganti, untuk menguras kekayaan alam Indonesia melalui penaklukan politik dan ekonomi. Hadirnya kekuasaan asing tentu tidak bisa diterima. Hasil kerja keras ulama mengislamkan penduduk Nusantara dengan damai selama berabad-abad tentu harus dipertahankan. Disinilah, lagi- lagi para ulama menunjukkan taring dan kekuatannya. Ulama tidak hanya mengajarkan agama tapi menanamkan semangat anti penjajahan. Ulama memberikan penyadaran kepada rakyat dan membangunkan harga dirinya bahwa hidup terjajah apalagi dalam kekuasaan “kafir” adalah hidup yang hina. Ulama mengajarkan betapa mahalnya mempertahankan keyakinan dan harga diri kemanusiaan. Hampir semua gerakan perlawanan dan pemberontakan ulama dan para santrinya kepada kolonial Belanda bergaung di bawah panji-panji para ulama dan simbol-simbol keislaman. Melalui penanaman semangat jihad fisabilillah, ulama memproduksi ideologi “anti-kafirisme.”

Maka, pada sejak abad ke-16 perlawanan demi perlawanan mulai ditunjukkan, sejak serangan gagal Pati Unus terhadap Portugis tahun 1513 hingga puncaknya pada abad ke-19 dan pertengahan abad ke-20. Panggung sejarah Indonesia menyaksikan sederetan kisah perjuangan yang diprakarsai, digerakkan dan dipimpin para ulama. Dalam sejarah Jawa, ketika Mataram hanya memikirkan ekspansi kekuasaan termasuk menyerang sentra-sentra perdagangan Muslim, para ulama menjadi pelopor perlawanan terhadap kerajaan yang sedang berkuasa penuh di pulau Jawa itu. Menghadapi meluasnya pengaruh dan perlawanan yang dipimpin para ulama, Raja Mataram, Amangkrat I secara membabi-buta melakukan pembunuhan hingga 5.000–6.000  ulama (Schrieke 1960: 76-77). Dalam The Protest Movements in Rural Java (1978), Sartono Kartodirjo, banyak mengidentifikasi gerakan-geraka protes abad ke-19 yang menyulut peperangan-peperangan besar dalam sejarah Indonesia melawan penindasan kepada para ulama, terutama pada kekuasaan kolonial sebagai “realitas asing” yang tidak bisa diterima. Dalam rentetan gerakan pemberontakan itu, abad ke-19 adalah periode yang paling masif diwarnai perlawanan para ulama seperti dilukiskan Kuntowijoyo berikut ini.

“Pada abad kesembilan belas, Belanda menciptakan lagi cara pemerasan lain, yakni dengan modus produksi kolonial. Sistem Tanam Paksa dimulai tahun 1830; dan masa liberal yang menyusul, tak dapat merubah nasib rakyat sama sekali. Umat pada masa itu menjadi petani tanam paksa di bawah sistem kolonial, yang terus menerus melawan kekuasaan. Pada masa inilah ide perang suci (perang sabil, jihad fi sabilillah) melawan musuh-musuh kafir menjadi panji perlawanan petani. Ideologi mesianistik dengan harapan akan datangnya kehidupan yang lebih baik di bawah pimpinan seorang mesiah atau Ratu Adil, kemudian ide kabangkitan-kembali Islam yang diilhami oleh gerakan Wahhabi di Timur Tengah, serta gerakan pribumi melawan kekuasaan asing yang masuk, telah mewarnai abad kesembilan belas Indonesia. Kebanyakan pemimpin pemmberontakan itu adalah kaum ulama, kiayi atau haji, mereka yang oleh Belanda disebut “kaum fanatik agama.” Umat kemudian menjadi sumber tenaga manusia untuk berbagai pemberontakan. Pesantren-pesantren menjadi tempat persemaian ideologi anti-Belanda. Para kiai memperoleh penghormatan dari para muridnya, hingga mereka mampu memobilisasi penduduk desa untuk melakukan pemberontakan. Para haji yang baru pulang dari Mekah sering mengambil prakarsa untuk pemberontakan, dan Belanda mencoba dengan segala daya untuk memotong pengaruh mereka. Jenis pemimpin yang lain adalah kiai tarikat atau guru persaudaraan sufi” (1999: 150).

Diantara pemberontakan yang paling kolosal dipimpin ulama adalah Perang Jawa. Perang yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro (1825–1830) ini, selama lima tahun telah menyulut perlawanan rakyat hampir di seluruh tanah Jawa. Dalam Babad Diponegoro diceritakan bahwa ia orang yang rajin belajar di beberapa pesantren dan tekun menjalankan perintah agama. Karena keinginannya memperdalam agama, ia ikut neneknya ke Tegalrejo, belajar agama, sastra dan sejarah Jawa. Ia seorang yang gemar melakukan tafakkur. Sebagai seorang yang kuat beragama, Pangeran Diponegoro sering malas datang ke Istana Yogyakarta karena persekongkolan di kalangan istana, kemerosotan moral, pelanggaran agama, gaya hidup Barat yang bebas, sudah sangat merusak kesultanan itu. Tentu, Diponegoro tidak akan berpikiran begitu bila tidak ada kesadaran keulamaan dalam dirinya. Ketika diangkat menjadi sultan, ia digelari “Sultan Ngabdulkamid Herucakra Kabirulmukminina Sayidin Panatagama Kalifatul Rasulullah Hamengkubuwono Senapati Ingalaga Sibilullah ing Tanah Jawa” (Raja adil pertama dari orang mukmin, pengatur agama, khalifah Allah di Jawa) (Steenbrink, 1984: 31). Gelar tinggi “penata agama khalifah Rasulullah” adalah pengakuan kalangan kerajaan kepadanya sebagai ulama. Maka, ia pun merubah penampilan pakaiannya sebagai ulama. Sebagai ulama pula, maka dukungan kiayi dan santri terhadapnya mengalir. Seperti dicatat Peter Carey, Perang Jawa mendapat dukungan dari 108 kiayi, 31 haji, 15 syekh dan 12 pegawai penghulu Yogyakarta dan 4 guru tasawuf (Steenbrink, 1984: 30). Perang ini awalnya melawan kraton Yogyakarta dan Surakarta yang disokong Belanda. Karena disemangati sikap anti kolonial, kemudian akhirnya melawan Belanda yang berkobar hampir di seluruh tanah Jawa.

Perang besar kedua yang dipimpin para tokoh Islam dan ulama adalah perang Aceh. Perang Aceh adalah perang paling lama dan panjang dalam sejarah perlawanan terhadap kolonial Belanda di Indonesia. Perang ini berlangsung beberapa kali dalam kurun waktu sekitar 39 tahun (1873 – 1912). Perang Aceh berawal dari usaha Belanda meluaskan daerah koloninya dan meminta agar Aceh mengakui kedaulatan Belanda, tetapi Aceh menolaknya. Merasa terancam, Kesultanan Aceh meminta bantuan kekhalifahan Turki dan Amerika Serikat. Atas penolakan itu, Belanda menyatakan perang dan menyerbu Aceh pertama kali pada tanggal 5 April 1873 yang merupakan awal peperangan yang berlangsung lama. Rakyat Aceh melakukan perang dengan taktik gerilya yang menyulitkan Belanda. Belanda menghadapinya dengan menggunakan taktik adu domba atau devide et impera (pecah belah) antara para ulama dengan uluebalang. Beberapa uluebalang ada yang membelot dan mengakui kedaulatan Belanda, diantaranya Teukur Umar tapi kemudian balik lagi memusuhi Belanda. Taktik pecah belah yang berhasil melemahkan perlawanan rakyat Aceh yang sudah berlangsung sangat lama dan memakan biaya sangat besar pemerintahan Belanda ini adalah berkat sarannya Snouck Hurgronje. Atas taktik itu, Snouck dipuji dan diakui jasanya oleh pemerintah Belanda dalam melemahkan kekuatan Aceh. Dalam peperangan itu, sejumlah pimpinan Islam sebagai pejuang gugur sebagai pahlawan seperti Teukur Cik Ditiro (1836-1891), Teuku Umar (1854-1899), Cut Nyak Dien (1848-1908), Cut Meutia (1870-1910), Panglima Polim dan Sultan Mahmud Syah yang diasingkan ke Ambon pada 1907. Cut Nyak Dien yang melanjutkan perjuangan suaminya (Teuku Umar) dibuang ke Sumedang dan meninggal disitu.

Selain kedua perang besar itu, Perang Paderi di Sumatera Barat adalah panggung sejarah ulama dalam perlawanan melawan kolonial Belanda. Perang Paderi dipimpin oleh para ulama yang bergelar “Tuanku” yaitu Tuanku Imam Bonjol, Tuanku Tambusai dan Tuanku nan Cerdik, berturut-turut dari tahun 1821 sampai tahun 1837. Selain itu, Perang Sumatera dan Kalimantan (1821 – 1838); Perang Banjarmasin (1857 – 1862) dan seterusnya.

Di Tanah Sunda, meletus juga bebarapa pemberontakan yang dilakukan para ulama. Di Cilegon Banten, terjadi peristiwa pemberontakan kaum santri yang dipimpin para kiayi melawan kolonial Belanda yang meletus pada tanggal 9 Juli 1888. Peristiwa ini dikenal dengan sebutan peristiwa Geger Cilegon atau Jihad Cilegon. Para kiayi yang memimpin pemberontakan itu adalah Haji Abdul Karim, Haji Tubagus Ismail, Haji Marjuki, dan Haji Wasid (Kartodirdjo, 1982). Di Cimareme (Cikendal, Leles) Garut terjadi peristiwa perlawanan pada hari Senin, 7 Juli 1919 yang dipimpin oleh Haji Hasan. Keributan dipicu oleh kesewenang-wenangan pemerintah Kolonial dalam menentukan harga padi hasil panen rakyat. Kekecewaan demi kekecewaan terhadap penindasan dan ketidakadilan pemerintah Belanda, memuncak ketika Haji Hasan dan para petani menolak perintah harus menjual padi kepada pemerintah kolonial Belanda dengan harga yang sangat rendah, jauh di bawah pasar. Haji Hasan dikepung oleh 67 orang pasukan serdadu dan polisi, ia dan dan pengikutnya didrel oleh pasukan kompeni. Kerusuhan senjata itu menewaskan Haji Hasan dan empat orang pengikutnya (Suminto, 1986: 71).

Kemudian KH. Yusuf Taujiri, ulama aktifis revolusi kemerdekaan dari Pesantren Cipari Garut, yang beberapa kali ditangkap dan ditahan, karena aktifitas-aktiftasnya yang mengancam pemerintah Belanda dan Jepang. Kemudian, kisah heroik yang dikobarkan ulama pejuang dari Pesantren Sukamanah, Tasikmalaya, KH. Zainal Mustofa. Dari pesantren di sebuah sudut desa, KH. Zainal Mustofa menyerukan perlawanan. Dalam ceramah-ceramahnya, ia selalu mengkritik pemerintah Belanda dan Jepang dengan pedas dan terbuka, menolak melakukan seikerei yaitu hormat tunduk ke arah Tokyo untuk menghormat Tenno Heika. Oleh keberaniannya ini, sang ulama langganan keluar masuk penjara. Ujungnya, ia dengan para santrinya melakukan pemberontakan kepada pemerintah Jepang pada 25 Februari 1944, yang menelan korban 163 orang meninggal dan luka-luka, termasuk beliau sendiri syahid akibat pemberontakan itu.

Dari uraian di atas nampak, sepanjang masa kolonial yang memuncak pada abad ke-19, perlawanan bersenjata dan penolakan terbuka terhadap pemerintah Belanda hampir seluruhnya dilakukan oleh para ulama, kiayi dan masyarakat pengikutnya (santri, petani dan penduduk desa). Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa sebuah ignorance (kebodohan) mempermasalahkan hubungan Islam dengan kebangsaan (nasionalisme). Nasionalisme umat Islam bukan lagi dalam konsep dan slogan-slogan, tapi dalam bukti nyata peperangan bersenjata berkorban nyawa bersimbah darah melawan penjajahan.

Kiprah Ulama Abad ke-20

Kemunduran kekuasaan kolonial Belanda akibat rentetan panjang perlawanan, pemberontakan dan peperangan besar yang melelahkan sepanjang abad ke-19, yang banyak memakan energi, biaya dan kerugian politik pihak kolonial, kemudian menjadi setting sosial politik bagi kemunculan organisasi-organisasi modern menjelang kemerdekaan. Dengan demikian, semangat melepaskan diri dari penjajahan dan meraih kemerdekaan pada abad ke-20 tidaklah berdiri sendiri. Kontinyuitas sejarah terus berlangsung dalam memori kolektif rakyat, ulama dan para aktifis politik Islam. Akar-akar kesadaran itu telah tertanam dan disemaikan sejak abad-abad sebelumnya terutama abad ke-19 melalui gerakan-gerakan pemberontakan ulama.

Pendirian organisasi-organisasi politik dan keagamaan modern memasuki abad ke-20, lagi-lagi, diwarnai peranan penting tokoh-tokoh Islam, ulama dan kiayi generasi berikutnya. Pada awal abad tersebut, muncul tokoh-tokoh seperti KH. Sammanhoeddi, HOS. Cokroaminoto, KH. Agus Salim, Syekh Ahmad Syurkati, KH. Ahmad Dahlan, KH. Hasyim Asy’ari dan lain-lain. Organisasi-organisasi modern yang muncul pada awal abad ke-20 adalah Syarikat Dagang Islam (SDI) didirikan tahun 1905 oleh Kyai Haji Samanhoeddhi, Jamiatul Khair juga didirikan tahun 1905 oleh beberapa sayid (ulama keturunan Arab) seperti Sayid Muhammad Al-Fachir, Sayid Muhammad bin Abdullah bin Sjihab dan Sayid Idrus bin Ahmad. Kepemimpinan terpenting dalam Jamiat Khair adalah pada masa Syekh Ahmad Syurkati asal Sudan. Sampai tahun 1915 keanggotaannya mencapai 1.000 orang. Kemudian berdiri pula Al-Irsyad yang didirikan oleh Syekh Umar Manggus, Saleh bin Ubeid Abdad dan lain-lain. Kemudian berdiri Persyarikatan Ulama (1911), Syarikat Islam (1912), Muhammadiyah (1912) didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan, Persatuan Islam (1920) oleh Haji Zamzam dan Haji Muhammad Yunus, dan Nahdlatul Ulama tahun 1926 oleh KH. Hasyim Asy’ari.

Dari keseluruhan ormas-ormas yang didirikan oleh para ulama dan tokoh-tokoh Islam itu, ada tiga organisasi yang paling menonjol baik jumlah pengikut maupun pengaruhnya yaitu Sarekat Islam (SI) yang didirikan oleh H.O.S Cokroaminoto dan mengalami puncaknya tahun 1917, serta NU dan Muhammadiyah yang menjadi ormas terbesar Islam hingga kini. Ketiga organisasi telah mewarnai arah dan perkembangan sejarah Indonesia. Pada tahun 1916, SI memiliki 180 cabang seluruh Indonesia dengan jumlah anggota 700.000 dalam kongres tahun 1916 dan mencapai 3 juta orang dalam kongres tahun 1919 (Korver, 1985: 195; van Niel, 1970). SI kemudian menjadi induk dari beberapa varian-varian ormas Islam lain yang muncul kemudian.

Di tahun 1912, SDI menjadi SI, dan dalam waktu satu tahun saja, ia berkembang menjadi gerakan dengan cakupan nasional, berkat dukungan kelas terpelajar dan kepemimpin tradisional Islam. Kongres SI pada tahun 1916, memperlihatkan watak penuhnya sebagai gerakan massa nasionalis. Pimpinan dan anggotanya terdiri dari atas semua lapisan rakyat, termasuk buruh dan tani. Pemerintah Belanda mencoba segala upaya untuk mengawasi perkembangan SI, tetapi gerakan itu menyebar seperti kobaran api liar. Pemerintah kolonial mengambil tindakan hukum dengan memberikan status hukumnya hanya kepada cabang-cabang dan bukannya kepada kesatuan SI, hingga memungkinkan munculnya kelompok-kelompok pembangkang dari sempalan tubuh SI, sembari mengawasi pertumbuhannya, SI mulai sebagai gerakan borjuis kecil, tetapi berujung pada gerakan massa sejati (Kuntowijoyo, 1999: 151). [5]

Tak pelak lagi, kelimpahan perjuangan ulama ini kemudian menjadi basis, aset dan energi dari pembentukan nasionalisme modern Indonesia. Adalah George Mc Turnan Kahin yang menyaksikan “the Mohammedan religion” yang dikenalkan para ulama ini berfungsi sebagai gelombang pemersatu pertama kalinya yang mengikat rasa nasionalisme Indonesia. Islam di mata Kahin,

“provide the earliest channel of development of modern, mature Indonesian nationalism, a channel which is still of great importance. The unique character of the Mohammedan religion professed by most of the 90 per cent of the Indonesian population of that faith helped make this possible. Probably in no other Moslem country does one find the high degree of religious tolerance, lack of bigotry, and openness to new ideas that one finds in most Indonesians” (1952: 45).

Selain faktor-faktor lain seperti lingua franca bahasa Melayu, komposisi mayoritas, nasionalisme modern Indonesia sangat kuat diikat oleh kesadaran bersama sebagai Muslim: “The Mohammedan religion was not just a common bond; it was indeed, a sort of in group symbols as against an alien intruder and oppressor of  different religion.” (1952: 38)

Ulama Masa Kemerdekaan

Pasca kemerdekaan, kebesaran dan sifat massal Sarekat Islam dilanjutkan oleh Muhammadiyah dan NU. Dua ormas Islam ini mencapai puncak kejayaannya, baik dalam keanggotaan, program, dakwah, pendidikan dan politik. Hingga tahun 1925, dua tahun sesudah wafatnya Dahlan, Muhammadiyah baru beranggotakan 4.000 orang. Namun, saat itu sudah mendirikan 55 sekolah dengan 4.000 murid, 2 balai pengobatan di Yogyakarta dan Surabaya. Tahun itu juga, Muhammadiyah diperkenalkan di Minangkabau oleh Haji Rasul (ayahnya Buya Hamka). Organisasi itu kemudian berkembang pesat. Tahun 1930, jumlah anggotanya 24.000 orang. Tahun 1935, 43.000 orang. Tiga tahun kemudian, organisasi ini sudah menyebar hampir ke seluruh Indonesia dan menyatakan anggotanya sudah mencapai 250.000 orang, sudah memiliki 834 masjid dan langgar, 31 perpustakaan umum dan 1.774 sekolah, 5526 orang mubaligh. Atas prestasi ini, Ricklefs menyimpulkan, “sejarah Islam modern di Indonesia sesudah tahun 1925 adalah sejarah Muhammadiyah.” (1993: 260). Begitu besarnya Muhammadiyah, dalam Muktamarnya tahun 1963, Presiden Soekarno menyebutkan bahwa dirinya adalah anggota Muhammadiyah. Dalam pidatonya, ia berpesan bila kelak meninggal dunia, kerandanya ingin ditutupi dengan kain bertuliskan “Muhammadiyah.”

Hingga dewasa ini, jumlah tersebut sudah bertambah berkali-kali lipat. Tahun 1990-an Muhammadiyah mengklaim memiliki anggota sekitar 28 juta orang. Sebagai organisasi dakwah sosial pendidikan yang berorientasi modern dan sejak awalnya pendiriannya konsern pada gerakan pembaruan, Muhammadiyah berbasis di kota-kota dengan keanggotaan kaum terpelajar. Ulama-ulama besar yang lahir dari Muhammadiyah hingga periode modern adalah pemimpin-pemimpin Islam Indonesia dan tokoh-tokoh politik nasional seperti KH. Ahmad Dahlan sendiri, Haji Rasul, Buya Hamka, KH. Mas Mansur, Ki Bagus Hadikusumo, A.R Sutan Mansur, KH. Fakih Usman, KH. Ahmad Azhar Basyir, Fakhruddin AR, hingga M. Amien Rais, Syafi’i Ma’arif dan Din Syamuddin. Tidak hanya di Indonesia, Cabang Muhammadiyah juga berdiri di Singapura, Malaysia dan Thailand.

Sebagai mitra Muhammadiyah, NU juga tumbuh menjadi organisasi terbesar. Melebihi Muhammadiyah, jumlah anggota NU dewasa ini disinyalir mencapai 30 juta orang. Organisasi kebangkitan ulama yang berorientasi tradisi ini berbasis di pedesaan-pedesaan dengan ratusan pesantrennya yang tersebar di seluruh Indonesia. Bila Muhammadiyah didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan, NU didirikan oleh beberapa ulama pesantren seperti KH. Hasyim Asy’ari dan KH. Abdul Wahab Hasbullah (Pesantren Tebu Ireng, Jombang), KH. Maksum (Lasem), KH. Ridwan (Semarang), KH. Nawawi (Pasuruan), KH. Abdul Halim (Cirebon) dan lain-lain. Organisasi kebangkitan ulama ini menjadi penjaga tradisi yang diwariskan para ulama generasi sebelumnya. Tidak hanya bergerak di kalangan bawah, tokoh-tokoh NU adalah tokoh-tokoh menonjol dalam pentas politik nasional. Mereka adalah KH. Abdul Wahid Hasyim (salah seorang panitia sembilan perumus dasar negara dalam BPUPKI), KH. Saifuddin Zuhri, KH. Ruhiat, KH. Idham Chalid, KH. H.M. Subhan ZE, KH. Abdullah Fakih, KH. As’ad Syamsul Arifin, KH. Ilyas Ruhiyat hingga KH. Abdurrahman Wahid yang menjadi Presiden R.I. ke 4.

Dengan jumlah anggota yang fantastis, kepemimpinan yang banyak dan ketokohan yang besar dari kedua ormas Islam terbesar ini, betapa bahwa panggung sejarah Indonesia sesungguhnya dilakoni dan diperankan oleh para ulama. Mereka adalah aktor-aktor real sosial, politik dan budaya yang memenuhi panggung sejarah Indonesia sejak dari zaman Islamisasi hingga zaman kontemporer. Mengingat besarnya organisasi, keanggotaan dan pengaruh yang ditunjukkannya dalam memberi arah Indonesia, NU dan Muhammadiyah adalah organisasi Islam terbesar di dunia jauh melebihi keanggotaan Jami’ah al-Islamiyah di Pakistan yang dipimpin Abul A’la Maududi dan Ikhwanul Muslimun di Mesir pimpinan Hasan Al-Banna yang tercatat hanya pernah memiliki 2.000 cabang dengan 500.000 anggota aktif.

Oleh kenyataan itu, menjadi tidak mungkin membicarakan Islam Indonesia tanpa melibatkan kedua ormas terbesar itu. Secara umum, peta perbedaan NU dan Muhammadiyah dapat digambarkan berikut ini:

Aspek Muhammadiyah NU
Jumlah anggota ± 30 juta ± 35 juta
Kepemimpinan Cendekiawan/Ulama plus Kiayi/Ulama tradisional
Sifat organisasi Terbuka Terbuka
Basis wilayah kerja Perkotaan Pedesaan
Basis keilmuan Kitab Putih (ilmu-ilmu modern) Kitab Kuning (warisan ulama klasik)
Sifat gerakan Pembaharuan Mempertahankan tradisi
Pemikiran Agama Modernisme Tradisionalisme
Institusi Pendidikan Sekolah Pesantren
Program Ekonomi Amal Usaha (sekolah, rumah sakit, perguruan tingg dll) Program-program temporal(e.g., Bank Nusuma)

Tabel tersebut hanya ciri-ciri umumnya. Pada kasus-kasus tertentu, ada yang terbalik. Signifikansi jumlah dan besarnya organisasi seperti itu dengan sendirinya telah memunculkan asumsi-asumsi yang tidak bisa dielakkan tentang Islam dan Indonesia: (1) Indonesia adalah Islam dengan jumlahnya yang mencapai ± 88% dari total penduduk Indonesia, (2) tidak mungkin memahami Indonesia tanpa memahami Islam, (3) tidak mungkin mempelajari dan memahami Islam Indonesia tanpa memahami NU dan Muhammadiyah, (4) seluruh proses-proses sosial, politik, ekonomi dan kebudayaan di Indonesia, dalam sekala besar atau kecil, relatif terkait dengan kedua ormas besar ini.

Kesimpulan

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan, nampak jelas bahwa hampir seluruh babak-babak penting sejarah Indonesia diwarnai oleh peran ulama jauh sebelum negara Indonesia sendiri ada. Ulama mengisi dan mewarnai dinamika panggung sejarah Nusantara. Ketika Indonesia berdiri, ia tercipta dengan jiwa, raga, darah dan nafas yang telah dipersembahkan para ulama. Pembukaan UUD 1945 yang bertuliskan “Dengan Rahmat Allah Yang Maha Kuasa …” dan dalam Pancasila, ketuhanan sebagai sila pertama –sebelum pencoretan tujuh kata Piagam Jakarta– hanya sebuah penghargaan kecil. Yang harus difahami, karakter dan sifat perjuangan ulama adalah tanpa pamrih-pamrih kekuasaan duniawi. Bagi mereka yang penting penindasan, penjajahan dan segala bentuk kejahatan sirna dari muka bumi ini. Penghargaan pada mereka tidak mesti dalam bentuk perwujudan-

perwujudan simbol-simbol formal sembari jiwanya kosong. Lebih penting dari Piagam Jakarta dan Negara Islam seperti diperjuangkan para tokoh Masyumi pada masa awal kemerdekaan, adalah bagaimana membangun “baldatun thayyibatun warabbun ghafur” yaitu negeri yang adil, makmur dan sejahtera dibawah lindungan Allah SWT. Apakah itu harus diwujudkan melalui negara Islam, negara Pancasila atau negara sekuler, itu masalah teknis yang harus diwujudkan melalui musyawarah dan kesepakatan bersama. Dan umat Islam tidak perlu menyesali masa lalu. Yang jelas apa yang sudah dicapai hari ini, itulah kenyataannya, itulah yang terjadi, itulah pilihan kita semua sebagai rakyat Indonesia dengan segala konsekuensinya. Tentu saja, selama kehidupan ini ada, sebuah pilihan masih bisa berubah tergantung kesepakatan kita semua sebagai masyarakat, negara dan bangsa. Barangkali yang paling membuat kesal ruh para ulama yang sudah ada di alam baqa adalah betapa negeri ini, setelah diperjuangan dengan darah dan nyawa jutaan rakyat, ribuan pahlawan dan ulama, dipenuhi dengan kerakusan korupsi yang merajalela justru setelah diperintah oleh diri sendiri. Penyadaran moral bahwa kita juga akan mati dan pemberantasan segala bentuk kerakusan dan kejahatan yang telah merusak negeri ini dan telah merugikan jutaan rakyat harus menjadi pekerjaan utama kita sebelum mengurus yang lain-lain!! Wallahu ‘alam.[]


Catatan Kaki:

[1] Dalam sejarah Indonesia, ketakmengertian para sejarawan, terutama sejarawan asing, atas dimensi-dimensi spiritual ulama ini sering dengan mudah dikatakan saja sebagai unsur-unsur dongeng, mitos atau legenda. Ini merupakan masalah ontologis sejarah yang hingga kini masih problematis. Klaim-klaim seperti ini memenuhi kajian-kajian sejarah Islam Indonesia abad ke-17 ke belakang seperti pada sejarah walisongo yang tertulis dalam historiografi tradisional yang banyak menyangkut aspek-aspek kekuatan spiritual para wali.

[2] Dalam pandangan dan kepercayaan tradisional pra-Islam, penguasa atau raja-raja dipersepsi sebagai “dewa-raja” (god-kings), “pancaran dewa” (god-emanations), atau “reinkarnasi dewa” (god-reincarnations) dimana rakyat menghamba dan melayani mereka sepenuh hati dengan jiwa raga karena raja dipercaya oleh rakyatnya sebagai titisan dewa sehingga legitimasi kekuasaan raja sangat kuat. Taat kepada raja berarti ketaatan pada dewa. Dalam psikologi seperti ini, berontak kepada raja adalah sesuatu yang tabu dan terlarang. Kepercayaan ini terus berlanjut hingga masuknya pengaruh Islam. Dapat dipastikan, sistem kepercayaan lama ini kemudian melempangkan jalan bagi proses Islamisasi.

[3] Tentang simbol-simbol Islam dalam pewayangan, lihat Effendi Zarkasi dkk (1996).

[4] Lebih rinci tentang sebab-sebab suksesnya proses Islamisasi, lihat tulisan pertama bab ini.

[5] Bandingkan dengan Budi Utomo yang keanggotaannya eksklusif hanya untuk kalangan aristokrat Jawa dan keanggotaannya sangat terbatas. Dua tokohnya, Tjipto Mangunkusumo dan Suwardi Surjaningrat menyatakan keluar dari keanggotaan Budi Utomo pada tahun 1909 karena dirasakan terlalu konservatif. Setelah mereka keluar, organisasi ini didominasi oleh kaoem moeda yang berorientasi adat seperti Radjiman Wediodiningrat (1979-1951) dan Mas Ngabei Dwijosewojo (Van Niel 1970: 61-62). Pada tahun 1931, Dr. Soetomo membubarkan organisasi itu karena konservatismenya sudah tidak sesuai dengan tuntutan zaman (Suryanegara, 2009: xix). Tapi, ironisnya, pemerintah Orde Baru dan pendukungnya menjadikan hari berdirinya Budi Utomo (20 Mei 1908) sebagai Hari Kebangkitan Nasional.

Written by Moeflich

10/01/2011 at 10:26 am

Posted in Peranan Ulama

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: